Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Berkas Lengkap, Bupati Madina Segera Disidang

Kompas.com - 10/09/2013, 20:06 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Kasus dugaan suap terkait proyek Bantuan Dana Bawahan (BDB) untuk Kabupaten Manadailing Natal (Madina) tahun anggaran 2013 segera masuk persidangan. Berkas perkara untuk tersangka Bupati Madina Hidayat Batubara (HB) dan Plt Kadis PU Kabupaten Madina Khairul Anwar (KA) dinyatakan lengkap (P21) serta dilimpahkan ke tahap penuntutan.

"Kasus dugaan korupsi berkaitan dengan penerimaan hadiah atau janji di proyek Kabupaten Madina atas nama tersangka HB dan KA hari ini tahap II. Jadi sudah masuk ke penuntutan," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi SP di Jakarta, Selasa (10/9/2013).

Dengan lengkapnya berkas pemeriksaan untuk kedua tersangka ini, lanjut Johan, KPK memiliki waktu paling lambat 14 hari untuk melimpahkan berkas keduanya ke pengadilan. Sedangkan untuk tersangka lainnya, yakni seorang kontraktor swasta bernama Surung Pandjaitan (SP) sudah menjalani persidangan perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan beberapa waktu lalu.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Hidayat Batubara, Khairul Anwar, dan Surung Pandjaitan sebagai tersangka. KPK menjerat Hidayat dan Khairul dengan Pasal 12 huruf a atau pasal 11 UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan untuk Surung disangkakan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK di Medan, Selasa (14/5/2013) dan Rabu (15/5/2013) lalu. Dari penggeledahan terkait operasi tangkap tangan tersebut KPK menyita uang Rp 1 miliar. Diduga uang tersebut merupakan fee dari Surung untuk Hidayat. Selaku Bupati, Hidayat diduga menjanjikan proyek BDB kepada Surung selaku kontraktor.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com