Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P: Perasaan Megawati Juga Harus Dijaga

Kompas.com - 08/09/2013, 11:59 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Ketua Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Kalimantan Barat M Jimi mengaku tersinggung dengan suara-suara teriakan yang mendukung Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menjadi capres dalam forum Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III PDI Perjuangan.

Pasalnya, Jimi melihat perasaan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri seharusnya dijaga. "Ketika dukungan Jokowi itu muncul, selaku kader, saya tersinggung karena yang amanat kongres itu kan Megawati. Bagaimana perasaan seorang Ketum, perasaan Bu Mega juga perlu dijaga," ujar Jimi di sela-sela acara Rakernas, Minggu (8/9/2013).

Jimi menuturkan, seharusnya sistem perlu berjalan dulu. Menurut Jimi, yang memiliki hak mengusulkan capres adalah partai politik dan ketua umumnya.

"Karena sudah perintah kongres yang lalu bahwa Megawati yang usulkan. Jangan sampai kongres dikangkangi," ungkap Jimi.

Dia menyadari bahwa momentum 2014 ini memang milik Jokowi. Pada tahun mendatang, tidak mungkin ada lagi sosok seperti Jokowi. "Tapi, harus tetap mekanisme, artinya tidak bisa dipaksakan karena itu wewenang Ketum," ucap Jimi.

Sebelumnya, 33 Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan menyampaikan pandangan daerahnya terkait sosok capres yang dinilai layak. Sebagian besar mendukung Jokowi. Hanya sebagian kecil saja yang mendukung sosok Megawati dan Puan Maharani.

Ada pula yang tidak mengeluarkan nama. Berikut rinciannya.
1. Aceh, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Sumatera Selatan: Jokowi
2. Sumatera Barat, Jambi, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Lampung: Jokowi
3. Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat: Jokowi
4. Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur: Mega dan Jokowi
5. Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat: Tidak memberikan nama.
6. Kalimantan: Jokowi
7. Sulawesi: Jokowi
8. Papua, Papua Barat, Maluku: Jokowi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com