Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Spanduk "Jokowi Yes! Megawati No!" Dicurigai Ulah Parpol Lain

Kompas.com - 08/09/2013, 09:12 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira menilai, spanduk bertuliskan "Jokowi Yess! Megawati No" adalah upaya untuk merusak suasana kondusif perhelatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III PDI Perjuangan yang akan berakhir pada 8 September 2013.

Dia pun tak heran jika spanduk itu dipasang oleh partai politik lain. "Ya, kalau ada partai lain, saya rasa itu bukan hal yang tabu. Mereka memanfaatkan momentum Rakernas ini," ujar Andreas di sela-sela acara Rakernas PDI Perjuangan, Sabtu (7/9/2013), di Ancol, Jakarta.

Andreas memastikan bahwa spanduk itu bukan berasal dari kalangan internal PDI Perjuangan ataupun relawan Jokowi.

"Lihat saja suasananya kondusif begini, tidak mungkin internal sampai begitu sama Ketua Umum sendiri. Kalau relawan Jokowi juga saya pikir nggak karena kemarin orang-orangnya sudah ketemu saya," ucap Andreas.

Spanduk itu kini sudah diperintahkan untuk dicabut oleh salah seorang pengurus DPC PDI Perjuangan Jakarta Timur, William Yani.

Andreas memastikan pihaknya tidak akan terprovokasi dengan spanduk-spanduk itu. "Kami nggak mungkin mempan di-begituin. Tidak berpengaruh apa pun," ucap Andreas.

Sebelumnya, salah satu spanduk berukuran sekitar 2 x 4 meter terbentang di jembatan layang Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Sabtu. Dalam spanduk yang didominasi warna merah dan putih itu, terpampang wajah Jokowi dengan tulisan "Jokowi Yess! Megawati No!".

Tak tertulis siapa yang memasang spanduk tersebut. Saat ditemui di sela-sela Rakernas, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo enggan menanggapi keberadaan spanduk tersebut. Ia menegaskan tidak campur lebih jauh dalam wilayah politik.

"Kalau pertanyaan soal politik, betul-betul saya batasi," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com