Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Giliran Abraham Samad Puji Jokowi di Hadapan Megawati

Kompas.com - 07/09/2013, 12:31 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad memuji figur Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo karena dianggap mampu menjadi teladan dalam kampanye transparansi di jajaran eksekutif.

Hal itu disampaikan Samad di hadapan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI Perjuangan di Ancol, Jakarta, Sabtu (7/9/2013).

Pujian Samad didasari langkah yang dipilih Joko Widodo ketika melaporkan gitar bas dari personel Metallica kepada KPK. Bagi Samad, hal ini dapat mencegah terjeratnya seorang pejabat karena menerima gratifikasi dari pihak lain.

"Pak Jokowi mencontohkan melaporkan gitar dari Metallica, bagus, bisa jadi contoh," kata Samad saat memberikan materi dalam Rakernas PDI Perjuangan.

Samad menuturkan, saat ini masih banyak pejabat negara yang dijerat KPK karena menerima gratifikasi. Ia menganggap hal itu tak perlu terjadi jika para pejabat tersebut memahami aturan mengenai gratifikasi.

Pimpinan KPK ini menjelaskan, seorang pejabat bisa terlepas dari dugaan menerima gratifikasi jika melaporkan apa yang diterimanya kepada KPK sebelum 30 hari sejak menerima pemberian tersebut.

Setelah laporan masuk, KPK akan menentukan apakah barang atau pemberian itu termasuk gratifikasi yang harus dilelang atau dikembalikan. "Ini yang perlu dipahami oleh eksekutif," tandasnya.

Dalam paparannya, Samad banyak menyampaikan mengenai latar belakang korupsi dan cara penanganannya. Ia juga banyak mengungkap tentang potensi kekayaan Indonesia yang dapat dijaga dengan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Rakernas PDI Perjuangan digelar pada 6-8 September 2013 di Ancol, Jakarta. Agenda utama rakernas ini adalah konsolidasi menghadapi pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden tahun depan.

Sebanyak 1.330 kader PDI Perjuangan dari seluruh Indonesia hadir dalam rakernas hari ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Disebut Titipkan 4 Nama ke Kabinet Prabowo, Ada Bahlil hingga Erick Thohir

Jokowi Disebut Titipkan 4 Nama ke Kabinet Prabowo, Ada Bahlil hingga Erick Thohir

Nasional
Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Nasional
Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Nasional
Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com