Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud Cuma Mau "Nyapres" Lewat PKB

Kompas.com - 03/09/2013, 11:46 WIB

KUDUS, KOMPAS.com
- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, kembali menegaskan dirinya tidak tertarik untuk ikut Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat. Kalaupun ingin mencalonkan diri dalam Pemilihan Presiden 2014, Mahfud lebih memilih untuk maju melalui Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

"Saya sendiri milih PKB karena sudah komunikasi dengan tokoh-tokoh lainnya. Mereka menyarankan saya lewat PKB saja," kata Mahfud MD saat menghadiri halal bihalal dan halaqoh alim ulama Majelis Silaturahim Ulama Rakyat (Masura) di Gedung Graha Mustika, Desa Getaspejaten, Jati, Kudus, Jawa Tengah, Senin (2/9/2013).

Mengapa Mahfud memilih PKB? Mahfud menjawab, selain karena dirinya adalah kader PKB sebelum keluar dari partai pada tahun 2008 untuk menjadi Ketua MK, dia juga sudah merasa senyawa dengan jiwa politik NU dan PKB.

Mahfud menegaskan, sejak masih kecil dunianya diisi dengan kehidupan bersama Nahdliyin. Selain itu, partai yang didirikan Gus Dur itu dipandangnya sebagai satu-satunya partai yang ke depan akan laris di kelas menengah.

"Gagasan pluralisme dan demokrasi Gus Dur yang diterima di kalangan Nahdliyin, juga diterima seluruh lapisan masyarakat. Pada pemilu sebelumnya, PKB mendapat 4,5 persen suara. Tapi hasil survey saat ini menempatkan PKB pada posisi 4 besar dengan 6,7 persen," terangnya.

Namun demikian, Mahfud mengaku tetap mengapresiasi konvensi yang dilakukan oleh Partai Demokrat. Menurutnya, konvensi membuka peluang bagi semua tokoh untuk ikut seleksi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com