Marzuki: Tidak Ada Nama Anggota DPR yang Hilang dalam Audit II Hambalang

"Enggak, enggak ada (tekanan politik), tanya BPK. Kita lihat kertas kerja pemeriksaan (KKP), bukan draf," kata Marzuki seusai menjadi pembicara dalam sebuah diskusi politik di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (31/8/2013).

Menurut Marzuki, ia telah berkomunikasi dengan Ketua BPK Hadi Poernomo. Saat itu, kata Marzuki, Hadi menyampaikan ada sekitar 30 anggota DPR yang dipanggil oleh BPK untuk diperiksa terkait proyek Hambalang.

Lebih jauh, Marzuki membantah ada 15 nama anggota DPR yang hilang dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) tahap II Hambalang. 

"Tidak ada yang hilang kok. Saya sudah bicara dengan Hadi Poernomo (Ketua BPK), itu masuk ke dalam KKP dan dilampirkan dalam LHP," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, diduga ada dua versi laporan audit Hambalang. Laporan audit yang bocor di kalangan wartawan mencantumkan 15 nama anggota DPR. Sementara audit yang diterima DPR dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak mencantumkan nama-nama tersebut. Ke-15 anggota DPR itu disebut dengan inisial yaitu MNS, RCA, HA, AHN, APPS, WK, KM, JA, MI, UA, AZ, EHP, MY, MHD, dan HLS.

Ternyata, audit yang diterima DPR berbeda. Meski dengan redaksional yang hampir mirip, bagian yang terdapat 15 nama itu hilang. Ketua BPK Hadi Poernomo tak menanggapi audit bulan Juli yang bocor ke wartawan itu. Ia hanya menegaskan bahwa audit resmi BPK hanya ada satu dan diberikan ke DPR maupun KPK pada tanggal 23 Agustus 2013.

Saat ditanya soal hilangnya 15 nama anggota DPR, Hadi enggan berkomentar karena terikat kode etik dan peraturan undang-undang untuk tidak membocorkan audit investigasi kepada publik. Ia menjamin institusinya selalu mengendepankan independensi dalam melakukan audit.

Ketua Komisi X DPR Agus Hermanto meminta Pimpinan DPR untuk mengklarifikasi ke BPK atas beredarnya 15 nama tersebut. Terkait hal ini, Hadi menyatakan siap menjelaskannya kepada DPR.