Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Konvensi Capres Kerap Didahului Masalah Pelik dalam Partai

Kompas.com - 31/08/2013, 12:02 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menyampaikan bahwa konvensi calon presiden kerap dilakukan setelah partai politik diterpa suatu masalah serius dari dalam dan luar partai. Ia meragukan bila ada partai politik yang secara konsisten menggelar konvensi untuk menjaring calon presiden, termasuk Partai Demokrat.

Siti mengatakan, sebelum Partai Demokrat menggelar konvensi, hal serupa pernah dilakukan oleh Partai Golkar pada 2004 silam. Terbukti, Partai Golkar tidak konsisten saat menyelenggarakan konvensi karena hanya berupaya memperbaiki persoalan terkini yang merundung partai tersebut.

"Tolong berkomitmen untuk konsisten mengadakan konvensi, apa yang dilakukan Golkar tidak tanpa alasan," kata Siti Zuhro dalam sebuah diskusi politik, di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (31/8/2013).

Siti menambahkan, sama halnya dengan Golkar, Partai Demokrat juga menggelar konvensi karena pertimbangan partai. Menurutnya, hal itu terjadi untuk menyikapi kondisi terkini dan berharap konvensi mampu mendongkrak elektabilitas partai.

"Tunggu masalah dulu, ada gonjang-ganjing baru gelar konvensi. Tidak ada jaminan yang muncul dari konvensi akan dipilih rakyat, tapi kita apresiasi sebagai eksperimen yang baik," ujarnya.

Untuk diketahui, Partai Demokrat menggelar konvensi untuk menentukan calon presiden yang akan diusungnya pada tahun depan. Konvensi dijalankan oleh 17 anggota komite yang didominasi oleh tokoh eksternal.

Saat ini, Konvensi Calon Presiden Demokrat terus bergulir. Ada 11 nama tokoh yang telah selesai mengikuti tahap pra-konvensi dan siap maju ke tahap berikutnya. Sementara itu, pada 2004, Golkar menggelar konvensi untuk menentukan calon presidennya guna menyikapi sejumlah hal, antara lain yang terutama adalah perubahan undang-undang yang menyatakan presiden dipilih langsung oleh rakyat, dan calon presiden yang akan maju harus berasal dari partai politik atau gabungan dari beberapa partai politik.

Selain itu, pada 2004, Golkar juga tengah dihantam badai, ketika Ketua Umum Partai Golkar saat itu, Akbar Tandjung, tersandung masalah hukum. Konvensi digelar untuk mendongkrak elektabilitas Golkar yang ambrol dan Wiranto keluar sebagai pemenangnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Saat Bamsoet Bicara soal Amendemen Berujung Diputus Langgar Kode Etik...

Saat Bamsoet Bicara soal Amendemen Berujung Diputus Langgar Kode Etik...

Nasional
Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Divonis 9 Tahun Penjara

Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Divonis 9 Tahun Penjara

Nasional
Sri Mulyani Bakal Cek Aturan Bea Masuk Kain Usai RI Kebanjiran Tekstil Impor

Sri Mulyani Bakal Cek Aturan Bea Masuk Kain Usai RI Kebanjiran Tekstil Impor

Nasional
Golkar Optimistis Bisa Koalisi dengan Gerindra di Pilkada Jakarta, Calonnya Masih Dibahas

Golkar Optimistis Bisa Koalisi dengan Gerindra di Pilkada Jakarta, Calonnya Masih Dibahas

Nasional
Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

Nasional
PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

Nasional
Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Nasional
Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Nasional
Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Nasional
Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Nasional
Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Nasional
KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

Nasional
Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

PDN Diserang "Ransomware", Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

Nasional
PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com