Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Profil KSAD Letjen Budiman

Kompas.com - 30/08/2013, 12:02 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Letnan Jenderal (TNI) Budiman resmi menjabat Kepala Staf TNI Angkatan Darat setelah dilantik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Jakarta, Jumat (30/8/2013). Budiman menggantikan Jenderal (TNI) Moeldoko yang diangkat menjadi Panglima TNI.

Budiman merupakan perwira penerima Bintang Adimakayasa sebagai lulusan terbaik Akabri tahun 1978. Pria kelahiran Jakarta, 25 September 1956, itu menikah dengan Wanti Mirzanti. Ia memiliki tiga anak, yakni Budi Diwyacitta, Budi Wiratama, dan Anindyanari.

Budiman mengawali kariernya sebagai Danton Yonzipur-3 di Kodam III/Siliwangi. Setelah itu, ia menjabat Danki-A Yonzipur-3 Kodam III/Siliwangi, Dankitar Akabri Darat, Pasiops Yon Dewasa Tarsis Akmil, Dan Kotakta Yontar Remaja, Kasi Siapsat Bagbinsat Ditziad, dan Danden Zipur-6/Kodam VI Tanjung Pura.

Setelah itu, Budiman masuk ke Kopassus sebagai Kazi Kopassus, Danyon Zipur-10 Kostrad, dan Pabadya-3/Latgab Panan-II/Sopsad. Ia diangkat menjadi Sespri Wakil KSAD tahun 1997, kemudian Sespri KSAD tahun 1998 dan Koorspri KSAD pada tahun yang sama.

Tahun 1999 Budiman menjabat Komandan Pusdikzi di Bogor, lalu Paban II/Bindik Spersad tahun 2002. Pada 2002 ia diberi kepercayaan menjabat Danrem 061/Surya Kencana Dam III/Siliwangi. Setelah itu, ia menjabat Perwira Staf Ahli Tingkat III Bidang Polkamnas dan Sesmil Setneg tahun 2008.

Jabatan penting dan strategis lain yang pernah dijabat, yakni Pangdam IV/Diponegoro tahun 2009, Dankodiklat TNI AD tahun 2010, dan Wakil KSAD tahun 2011. Sebelum menjabat KSAD, Budiman menduduki posisi Sekjen Kementerian Pertahanan.

Budiman pernah menjalani tugas di beberapa negara, di antaranya Amerika Serikat, Australia, Somalia, Papua Niugini, Denmark, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Lulusan Lemhannas tahun 2005 itu juga pernah mengikuti berbagai operasi militer, seperti Operasi Seroja di Timor-Timur, Operasi Bhakti Trans Kalimantan, dan Unoson II di Somalia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com