Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Selidiki Putusan PK Sudjiono, MA Bentuk Tim

Kompas.com - 29/08/2013, 18:36 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Agung telah membentuk tim untuk menyelidiki putusan peninjauan kembali (PK) Sudjiono Timan. Mahkamah Agung akan meneliti apakah ada pelanggaran yang dilakukan para hakim PK.

"Kita sudah membentuk tim dari pengawasan untuk meminta keterangan para hakim yang menyidangkan perkara Sudjino," kata Ketua MA Hatta Ali di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (29/8/2013).

Hatta mengatakan, tahap awal tim akan meminta keterangan para hakim PK, yakni Agung Suhadi (ketua), Andi Samsan Nganro, Sri Murwahyuni, Abdul Latief, dan Sophian Martabaya.

Mereka membatalkan putusan kasasi MA yang menghukum Sudjiono 15 tahun penjara, denda Rp 50 juta, dan membayar uang pengganti Rp 369 miliar. Dalam putusan itu, Hakim Agung Sri Murwahyudi mengajukan beda pendapat.

Hatta mengatakan, memang tidak ada masalah dengan sidang in absentia atau tanpa kehadiran terdakwa. Namun, masalahnya, kata dia, apakah dimungkinkan istri Sudjiono yang mengajukan PK.

"Itu kan menimbulkan penafsiran hukum. Apakah istri dapat selaku ahli waris atau tidak? Itu permasalahannya," kata Hatta.

Ketika ditanya pendapat pribadinya apakah bisa istri Sudjiono mengajukan PK, Hatta tidak mau berpendapat lantaran tidak ingin mendahului kerja tim. Untuk saat ini, Hatta mengaku masih menganggap tidak ada pelanggaran yang dilakukan para hakim PK.

"Tapi kita lihat nanti bagaimana pemeriksaanya. Kita percayakan sepenuhnya kepada tim yang akan melakukan penelitian terhadap para hakim yang menyidangkan kasus itu," pungkas Hatta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com