PK Sudjiono Timan Dinilai Mencurigakan

"Ini dipertanyakan orang, kenapa seperti ini prosedurnya? Ini mencurigakan, sangat mencurigakan bahwa orang yang DPO dan korupsi dengan mudah dibebaskan. Itu pasti mengganggu masyarakat," ujar Asep selepas acara Peluncuran dan Diskusi Buku Risalah Komisi Yudisial (KY), Rabu (28/8/2013), di Kantor KY, Jakarta Pusat.

Menurut Asep, penting untuk melakukan eksaminasi putusan dan para majelis hakim yang memberikan putusan tersebut. Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh MA dengan bantuan dari KY. Harus diperiksa pula apakah ada intervensi dalam proses peradilan Sudjiono Timan tersebut.

"Tentu ada tahapan untuk mengkaji hakim dan putusannya. Dengan cara itu, kita bisa uji dan buktikan. Ini pentingnya pemeriksaan dari MA dan KY karena masyarakat sudah terlukai putusan PK seperti itu," tutur Asep.

Asep juga menyarankan agar pemeriksaan kasus ini tidak memakan waktu terlalu lama karena rentan dilupakan. "Kalau terlalu lama nanti jadi lupa mengutak-atik kasus ini. Kan banyak orang-orang yang sengaja berharap dan mengarahkan kasus pada penghapusan by time. Waktu yang menyelesaikan," tegas Asep.

Sudjiono Timan adalah Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, yang pada tingkat kasasi, terbukti bersalah melakukan korupsi dengan kerugian negara Rp 2 triliun. Perkara kasasi Sudjiono ini diputuskan pada 3 Desember 2004.

Saat jaksa akan mengeksekusi putusan kasasinya pada 7 Desember 2004, Sudjiono ternyata sudah kabur. Padahal, saat itu, dia sudah dikenakan pencekalan, bahkan paspornya sudah ditarik. Sejak itulah, dia masuk daftar pencarian orang dan belum pernah dicabut.

Pada tingkat kasasi, Sudjiono mendapat vonis penjara 15 tahun dan denda Rp 50 juta dengan keharusan membayar biaya pengganti Rp 369 miliar. Namun, pada 31 Juli 2013, MA mengabulkan permohonan PK yang diajukan oleh istri Sudjiono Timan dan menjatuhkan vonis bebas padanya.

Menurut hakim agung yang menjadi ketua pemeriksaan perkara PK Sudjiono, Agung Suhadi, majelis PK menemukan kekeliruan hukum yang nyata dalam putusan kasasi dari majelis kasasi yang dipimpin Bagir Manan.

"Di tingkat kasasi, Sudjiono Timan dihukum karena terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (PMH). Namun, bukan PMH formal (melanggar peraturan perundang-undangan), melainkan PMH material, yaitu melanggar asas kepatutan," kata Suhadi, Kamis (22/8/2013), di Jakarta.