Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KSAD Baru Diminta Tak Tunduk pada Parpol

Kompas.com - 15/08/2013, 15:59 WIB
Ariane Meida

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) yang baru diharapkan adalah sosok yang berkomitmen untuk tunduk dan patuh terhadap otoritas sipil. Hal ini penting agar subjective civilian control atau pembatasan otonomi militer oleh hukum dan lembaga negara dapat terlaksana dengan baik di Indonesia.

"Agar KSAD yang baru tidak menjadi bagian yang disalahgunakan untuk kepentingan politik sesaat. Pengabdian bukan pada rezim, tapi kepada negara," ujar Direktur Program Imparsial, Al Araf, saat dihubungi Kompas.com, Rabu (14/8/2013).

Komitmen kepada otoritas sipil ini, menurut Al Araf, juga sangat diperlukan demi menuntaskan agenda reformasi TNI. Menurutnya, TNI tidak boleh resisten terhadap kehendak masyarakat agar proses reformasi TNI diselesaikan. Ada pula aspirasi pembentukan peradilan militer yang hingga kini belum terwujud.

Selain itu, Imparsial berharap KSAD yang baru mau membuat pakta integritas dengan DPR. Isinya adalah janji bahwa mereka tidak akan resisten terhadap langkah DPR maupun masyarakat yang menginginkan reformasi peradilan militer.

"KSAD yang baru penting untuk bersikap terbuka terhadap kritik publik dan menjadikannya masukan, bukan ancaman di dalam mendorong proses reformasi TNI," ujar Al Araf.

Al Araf juga tak menafikan bahwa pergantian KSAD akan dipengaruhi oleh panasnya suhu politik menjelang Pemilu 2014. Ia berharap KSAD yang baru juga dapat bersikap netral dan tidak berpihak pada rezim atau partai politik tertentu.

"DPR selaku pemilik otoritas dalam pergantian harus memperhatikan hal-hal normatif tersebut berjalan," tutup Al Araf.

Seperti diwartakan, KSAD Jenderal Moeldoko diajukan sebagai calon panglima TNI. Setelah resmi menjabat, posisi sebelumnya akan diisi oleh perwira tinggi TNI AD.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com