Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JK: Ali Sadikin Malah Lebih Galak daripada Basuki

Kompas.com - 05/08/2013, 16:27 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis



JAKARTA, KOMPAS.com
 — Wakil Presiden RI periode 2004-2009 M Jusuf Kalla (JK) menilai tindakan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk menertibkan pedagang kaki lima (PKL) di wilayah Tanah Abang, Jakarta Pusat, sudah tepat. Dia menilai memang perlu pemimpin yang tegas dan keras untuk membenahi Jakarta. Dia meminta ketegasan Basuki tidak dipolitisasi.

"Masak orang tegas harus dipolitisasi, apalagi menghadapi preman, memangnya harus tersenyum? Tidak bisa. Harus galak," tegas JK di Kantor Dewan Masjid Indonesia (DMI), Jakarta, Senin (5/8/2013).

Dia mengingatkan, mantan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin lebih keras dibanding Basuki. Namun, katanya, keberhasilan Ali selalu dikenang dengan baik.

"Kalau kita lihat, kepemimpinan Jakarta yang selalu dikenang orang, Ali Sadikin. Dia kan selalu keras, dan orang menerimanya kemudian. Tapi, memang setelahnya baru diterima. Ali Sadikin lebih galak sedikit dibanding Ahok," tuturnya.

Ketika ditanyakan mengenai apakah gaya kepemimpinan Basuki sudah tepat, Ketua DMI ini mengatakan, memang perlu pemimpin yang bisa memimpin dengan cara lembut dan keras sekaligus di Jakarta. Hanya, JK mengingatkan, pemimpin tidak boleh melulu menggunakan sikap yang keras. Yang utama, lanjutnya, pemimpin harus mampu memberi pengertian kepada anak buah dan masyarakatnya mengenai hal-hal yang terjadi atau keputusan-keputusan tertentu.

"Jangan keras melulu, nanti tabrakan kiri kanan. Harus pada waktunya. Tidak boleh selalu lembut atau dikerasin terus, nanti anak buah melawan atau menjadi tidak jelas aparatnya. Yang paling pokok pemimpin memberikan pengertian pada masyarakat dan bawahan apa yang terjadi," tambahnya.

JK sendiri menilai pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Basuki sudah termasuk pasangan pemimpin yang ideal.

"Keduanya tidak keras dan tidak lembut, jadi saling mengisi," tutur JK.

Kompas.com/Kurnia Sari Aziza Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana.
Perseteruan antara Basuki dan anggota DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana alias Lulung terjadi terkait upaya Pemprov DKI Jakarta menertibkan PKL di Tanah Abang. Polemik keduanya semakin memanas saat Lulung meminta Basuki melakukan tes kejiwaan. Basuki pun didemo Gerakan Rakyat Jakarta Jahit Mulut (Rajjam) Ahok. Lulung membantah bila gerakan Rajjam Ahok bergerak atas perintahnya.

Sementara itu, Basuki membantah telah menuding Haji Lulung terlibat atau melindungi PKL di Tanah Abang sehingga jumlahnya terus menjamur. Ia meminta semua pihak berhati-hati dan tak keliru mengartikan perkataannya. Di tengah polemik yang berlarut-larut ini, ternyata usulan Pemprov DKI lambat laun mulai diterima para PKL. Mulai Kamis (1/8/2013) ini, puluhan pedagang mulai mendaftar untuk pindah ke Blok G Pasar Tanah Abang. Namun, mereka minta relokasi dilakukan setelah Lebaran.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com