Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar: Nazaruddin "Ngoceh" untuk Peras Politisi

Kompas.com - 01/08/2013, 15:45 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Golkar mencurigai manuver yang dilakukan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin belakangan ini karena kerap menuding banyak politisi terlibat dalam perkara korupsi yang diketahuinya. Ketua DPP Partai Golkar bidang Hukum, Rudy Alfonso, balik menuding Nazar tengah berupaya memeras para politisi.

“Saya dapat informasi dari teman saya, dia diperas kiri-kanan sampai miliaran. Sekarang dia sebut nama sembarangan, dan suruh orang bayar. Itu saja kerjaannya,” ucap Rudy saat dihubungi, Kamis (1/8/2013).

Pernyataan ini menanggapi tudingan Nazar terhadap Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto yang diduga terlibat dalam proyek e-KTP di Kementerian Dalam Negeri, proyek fiktif pengadaan pesawat Merpati jenis MA 60 yang nilainya mencapai 200 juta dollar AS, dan proyek pengadaan baju dinas satpam di Kementerian Dalam Negeri.

Menurut Rudy, Setya hingga kini belum dimintai sejumlah uang oleh Nazar. Tetapi, ia menyatakan ada kader Partai Golkar yang diperas Nazar. Rudy melihat aksi yang dilakukan Nazar ini memiliki sejumlah motif.

“Pertama, motif ekonomi seperti yang tadi saya jelaskan,” kata Rudy.

“Kedua, Nazar itu stres. Bayangkan istrinya juga dipenjara, sementara anak-anaknya enggak jelas nasibnya. Keluarga berantakan, Nazar pasti stres,” lanjut Rudy.

Rudy menuding pernyataan Nazar selama ini lebih banyak isu daripada fakta. Di dalam tudingan terhadap Setya, lanjutnya, dia tidak melihat adanya hubungan Setya dengan proyek-proyek itu. Meski sudah merasa banyak dirugikan Nazar, Partai Golkar belum akan menuntut terpidana kasus korupsi wisma atlet itu.

“Saya sudah bicara dengan teman-teman. Mereka bilang orangnya (Nazar) sudah di dalam tahanan, bagaimana juga polisi mau periksa dia. Lagi pula gugatannya pasti pencemaran nama baik atau fitnah yang hukumannya cuma empat tahun. Terlalu besar untuk tanggapi Nazar,” ucap Rudy.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apapun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apapun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

Nasional
Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com