Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemilih Pemula Belum Melek Pemilu

Kompas.com - 25/07/2013, 17:35 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pemilih pemula Pemilu 2014 sesuai data KPU mencapai 14 juta jiwa. Sayangnya, para pemilih itu belum cukup terinformasi soal pemilu dan politik. Untuk meningkatkan pengetahuan itu, KPU melakukan sosialisasi hingga ke sekolah dan kampus universitas.

“Mereka belum terinformasikan dengan baik. Kalau yang kami temui, pemilih mula itu umumnya tidak hirau. Bahkan tidak terlalu paham soal pemilu,” ujar Ketua KPU Husni Kamil Manik saat ditemui di kantornya, Kamis (25/7/2013).

Ia menjelaskan, secara umum, para pemilih yang berusia 17 hingga 20 tahun memang telah mampu mengikuti informasi soal politik. Namun, kata dia, secara substantif, pemilih pemula itu masih mempertanyakan banyak hal. Menurutnya, informasi politik dan pemilu yang didapat pemilih pemula lebih banyak dari pemberitaan media massa.

Disampaikannya, untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula, KPU menjangkau sekolah-sekolah dan kampus-kampus universitas di seluruh Indonesia. Meski demikian, katanya, secara intensif, sosialisasi akan dilakukan KPU provinsi dan kabupaten/kota.

Husni mengungkapkan, selain sosialisasi dengan tatap muka, KPU juga melakukannya melalui kepustakaan. Hal itu, katanya, akan dilakukan dengan mengembangkan situs KPU.

“Oleh karena itu, kami ingin mengembangkan terus situs KPU sebagai perpustakaan. Semua informasi ingin kami sampaikan di sana,” lanjut dia.

Anggota Komisi II DPR Arief Wibowo menegaskan, KPU harus memaksimalkan fungsinya menginformasikan soal pemilu dan politik kepada pemilih pemula. Apalagi, kata dia, pemilih pemula secara politik memiliki nilai strategis.

“Parpol (partai politik) memang punya tanggung jawab terhadap pemilih pemula. Tapi orientasinya ya tentu untuk kepentingan politik parpol. Soal menyampaikan informasi kepada pemilih termasuk pemilih yang menurut saya strategis secara politik, ya tanggung jawab KPU,” tegas politisi PDI Perjuangan itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com