Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PAN: Apa Jokowi Mau Mengkhianati Megawati?

Kompas.com - 22/07/2013, 09:44 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Amanat Nasional (PAN) mulai serius menjajaki calon presiden dan calon wakil presiden yang akan berduet dengan Ketua Umum PAN Hatta Rajasa. Salah satu yang dilirik adalah kader PDI Perjuangan yang kini menjabat Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Hatta pun sudah bertemu dengan Jokowi. Namun, PAN masih menunggu sinyal dari Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

"Iya betul (sudah bertemu). Soal isi pembicaraan, tentu menyangkut pembangunan di DKI seperti MRT, monorel, dan kemacetan luar biasa menuju Tanjung Priok. Kalaupun ada pembicaraan lain-lain, ya wajarlah karena mereka berdua kan tokoh politik," ujar Wakil Ketua Umum PAN Dradjad Wibowo saat dihubungi, Senin (22/7/2013).

Menurut Dradjad, pertemuan itu baru sebatas menjalin komunikasi. Ia mengatakan, belum saatnya menjodohkan para kandidat karena partai-partai masih menunggu hasil pemilihan legislatif. 

"Jadi, semua opsi masih serba mungkin, tergantung hasil pileg," katanya.

Selain Jokowi, kata Dradjad, PAN juga sudah menjalin komunikasi dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Ia tak setuju dengan wacana yang mendesak PDI Perjuangan sebaiknya mencalonkan Jokowi sebagai capres, bukan Megawati.

"Bu Mega itu Ketua Umum parpol. Semua ketum parpol atau ketua dewan pembina berhak maju. Jokowi dibesarkan Bu Mega dan PDI-P. Masak berkhianat? Saya pastikan belum ada pembicaraan final soal Pilpres," ujar Dradjad.

Jokowi kalahkan Megawati

Sebelumnya, dalam berbagai survei, elektabilitas Jolowi melesat tinggi meninggalkan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Dalam survei elektabilitas capres PDI Perjuangan yang dilakukan Lembaga Survei Nasional (LSN), Jokowi mendapatkan 68,1 persen dan Megawati 14,9 persen.

Setelah Jokowi dan Megawati, publik menginginkan Puan Maharani (1,5 persen), Rano Karno (1,4 persen), Rieke Diah Pitaloka (1,4 persen), Ganjar Pranowo (1,1 persen), Budiman Sudjatmiko (0,9 persen), Maruarar Sirait (0,4 persen), Teras Narang (0,2 persen), dan Tjahjo Kumolo (0,2 persen).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com