Anggaran Rp 7,8 T untuk Kawasan Perbatasan Harus Dioptimalkan

JAKARTA, KOMPAS.com — Tahun ini, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 7,8 triliun untuk mengelola batas wilayah negara dan kawasan perbatasan. Kepala Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) Gamawan Fauzi berharap anggaran dalam Rencana Aksi Pengelolaan Perbatasan Negara itu bisa digunakan secara optimal untuk penyediaan sarana dan prasarana untuk membuka keterisolasian, pelayanan sosial dasar masyarakat, serta untuk penyediaan peralatan dan teknologi pengembangan ekonomi lokal.

"Jadi, total ada sekitar Rp 7,8 triliun untuk mengelola wilayah negara dan kawasan perbatasan. Itu harus bisa dimaksimalkan untuk membangun wilayah perbatasan kita," katanya dalam sambutannya pada rapat kerja ke-5 BNPP, Kamis (18/7/2013).

Pria yang menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri itu menjabarkan, anggaran pengelolaan terdiri dari anggaran yang disalurkan 24 kementerian dan lembaga (K/L) sebesar RP 7,3 triliun. Sementara itu, sisanya disalurkan dari anggaran Kementerian Dalam Negeri, yaitu dari dana alokasi khusus (DAK) sebesar RP 458,1 miliar dan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebesar Rp 70,5 miliar.

Ia mengutarakan, anggaran 2013 untuk perbatasan meningkat sebesar 89 persen dibanding 2012. Pada 2012, anggaran pengelolaan perbatasan hanya Rp 3,9 triliun. Dia menyampaikan, dengan dana tersebut, diharapkan angka kemiskinan penduduk perbatasan dapat menurun mencapai target yang dipasang, yaitu 14,20 persen pada 2014. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi wilayah perbatasan diharapkan meningkat menjadi 7,10 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.