Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua KPK Hadir di Sidang Djoko Susilo

Kompas.com - 12/07/2013, 11:48 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad memantau langsung jalannya persidangan kasus dugaan korupsi proyek simulator ujian surat izin mengemudi (SIM) Korps Lalu Lintas Kepolisian RI dengan terdakwa Inspektur Jenderal Polisi Djoko Susilo yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat (11/7/2013). Abraham tampak didampingi Direktur Penuntutan KPK Ranu Mihardja.

Sekitar pukul 11.00 WIB, Abraham masuk ke ruangan persidangan. Tanpa bicara, Abraham langsung duduk di kursi pengunjung baris paling depan. Dia tampak berdiskusi sejenak dengan Ranu kemudian memperhatikan keterangan saksi.

Saat Abraham masuk, sekretaris Djoko, Ipda Benita Pratiwi, sedang memberikan keterangannya sebagai saksi. Kedatangan Abraham ini pun mengundang perhatian para wartawan dan pewarta foto yang tengah meliput persidangan Djoko. Para pewarta langsung berebut mengambil gambar Abraham sehingga menimbulkan kegaduhan. Atas kegaduhan ini, pengacara Djoko, Juniver Girsang, menyampaikan keberatannya kepada majelis hakim.

"Masalah apa ini majelis, mengganggu ketertiban," kata Juniver.

Ketua Majelis Hakim Suhartoyo pun mengusulkan sidang dihentikan sementara guna memberi waktu kepada pewarta foto untuk mengambil gambar Abraham. Saran hakim ini pun diamini pihak Djoko.

Persidangan Djoko Susilo memang seolah mendapat perhatian lebih dari KPK. Sebelum Abraham, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto juga pernah memantau langsung jalannya persidangan. KPK mencurigai ada ketidakberesan dalam persidangan tersebut.

Adapun jadwal dalam persidangan Djoko hari ini adalah pemeriksaan belasan saksi, di antaranya sejumlah penyidik KPK. Para penyidik KPK tersebut akan dihadirkan sebagai saksi verbalisan atau saksi yang memeriksa perkara di tingkat penyidikan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com