Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Akan Interpelasi Wakil Presiden?

Kompas.com - 11/07/2013, 02:30 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Penanganan skandal Bank Century kembali mendekati mantan Gubernur Bank Indonesia yang kini menjadi Wakil Presiden, Boediono. Rapat tertutup Tim Pengawas Bank Century dan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Rabu (10/7/2013), disebut mendorong digunakannya hak menyatakan pendapat DPR untuk memanggil Boediono terkait skandal tersebut.

"Hasil rapat dengan KPK tampaknya akan mendorong DPR menggunakan hak menyatakan pendapat kepada Boediono. Artinya, tidak bisa hanya BM atau SF yang dipersalahkan, itu harus menjadi tanggung jawab kolektif dewan gubernur," kata anggota Tim Pengawas Bank Century, Bambang Soesatyo, dalam pernyataan tertulis yang diterima pada Rabu (10/7/2013) malam.

BM adalah inisial untuk Budi Mulya, sementara SF adalah inisial dari Siti Fadjriah, keduanya mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia yang oleh KPK dinyatakan bertanggung jawab atas pengucuran dana talangan untuk Bank Century. Budi Mulya telah ditetapkan menjadi tersangka korupsi oleh KPK atas kasus ini, sementara surat perintah penyidikan (sprindik) untuk Siti Fadjriah belum diterbitkan dengan mempertimbangkan kondisi kesehatannya.

Bambang menjelaskan, dalam rapat yang digelar tertutup itu pimpinan KPK menyatakan bahwa Budi Mulya dan Fadjriah dikenakan tuduhan tindak pidana korupsi terkait pemberian fasilitas pinjaman jangka pendek (FPJP) untuk Bank Century. Namun, proses pemberian FPJP diputuskan dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia yang dipimpin langsung oleh Boediono.

Selain itu, tambah Bambang, penetapan status Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik pun diputuskan dalam RDG yang dihadiri pula oleh Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Miranda Swaray Goeltom, dan enam anggota lain Dewan Gubernur Bank Indonesia termasuk Budi Mulya dan Fadjriah.

Bambang mengatakan dalam rapat tertutup dengan KPK, Tim Pengawas Bank Century menyatakan apresiasi atas kerja KPK terkait penanganan skandal Bank Century. Setelah melewati proses panjang dan berliku, perhitungan dan pencairan dana talangan untuk Bank Century dianggap telah sampai di jantung persoalan. "Bukti-bukti terdahulu, plus sejumlah kesaksian terbaru dari para terperiksa membuat KPK harus fokus pada indikasi moral hazard sejumlah oknum mantan pimpinan Bank Indonesia," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com