Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Diperiksa KPK, Maharany Didampingi Pamannya

Kompas.com - 08/07/2013, 14:44 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Maharany Suciyono datang ke Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kepengurusan tambahan kuota impor daging sapi selama lebih kurang tiga jam, Senin (8/7/2013), dengan didampingi pamannya. Seusai diperiksa, mahasiswi di salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta ini enggan mengungkapkan materi pemeriksaannya. Sambil memegang lengan pamannya, Maharany hanya tersenyum ketika diberondong pertanyaan wartawan.

“Permisi... permisi...,” kata Maharany singkat meminta agar kerumunan wartawan memberinya jalan untuk menuju taksi yang telah menunggunya di pintu keluar Gedung KPK, Kuningan, Jakarta.

Maharany diperiksa karena dianggap tahu seputar kasus dugaan korupsi kuota impor daging sapi yang menjerat Direktur Utama PT Indoguna Utama Maria Elizabeth Liman.

Kasus ini berawal saat KPK menangkap tangan Ahmad Fathanah dan dua direktur PT Indoguna Utama, yakni Juard Effendi serta Arya Abdi Effendi, Januari lalu. Saat ditangkap KPK, Fathanah tengah bersama Maharany di sebuah kamar hotel di Jakarta. Maharany pun ikut ditangkap lalu digelandang ke Gedung KPK untuk diperiksa lebih lanjut.

Setelah pemeriksaan, KPK membebaskan Maharany karena dianggap tidak terlibat dalam kasus dugaan pemberian suap tersebut. Dalam kasus ini, KPK mulanya menjerat empat tersangka, yakni Fathanah, Arya, Juard, dan mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq. Melalui pengembangannya, KPK menetapkan Maria sebagai tersangka atas dugaan memberikan uang kepada Luthfi dan Fathanah dalam rangka mengurus tambahan kuota impor daging sapi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    “Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

    “Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

    Nasional
    Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

    Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

    Nasional
    Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

    Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

    Nasional
    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

    Nasional
    Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

    Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

    [POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

    Nasional
    Kualitas Menteri Syahrul...

    Kualitas Menteri Syahrul...

    Nasional
    Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

    Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

    Nasional
    Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

    Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

    Nasional
    Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

    Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

    Nasional
    Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

    Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

    Nasional
    Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

    Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

    Nasional
    Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

    Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

    Nasional
    Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

    Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com