Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerindra: SBY Terlambat Buat Akun Facebook

Kompas.com - 06/07/2013, 10:31 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
— Diluncurkannya fan page Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Facebook dinilai langkah maju meskipun terlambat. Presiden seharusnya membuat akun itu lebih awal.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon melalui pesan singkat, Sabtu (6/7/2013), mengatakan, meskipun terlambat, itu jauh lebih baik daripada tidak sama sekali.

Fadli mengatakan, Partai Gerindra sudah lama menekankan kepada para kadernya untuk berkomunikasi dengan rakyat melalui media sosial.

Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto, kata dia, sudah hampir lima tahun menggunakan Facebook. Hingga kini, sudah ada 2,7 juta akun yang mengikuti fan page Facebook Prabowo.

"Prabowo sangat terbantu dengan adanya Facebook, terutama untuk mendengarkan dan berkomunikasi dengan rakyat. Sebagai Presiden yang berkuasa di era digital, SBY seharusnya sejak lama punya akses langsung ke rakyat melalui media sosial," kata dia.

Dengan adanya akun Facebook pribadi, Fadli berharap SBY benar-benar bisa membuka ruang komunikasi dengan rakyat secara langsung. Selama ini, kata dia, publik kurang merasakan sikap langsung dari Presiden terkait isu terkini.

Facebook bisa menjadi sarana menampung aspirasi, kritik, dan dukungan terhadap program pemerintah. Misalnya, Presiden bisa tahu apakah kenaikan BBM didukung rakyat atau tidak, pungkas Fadli.

Seperti diberitakan, setelah meluncurkan akun Twitter dengan nama @SBYudhoyono, SBY meluncurkan fan page Facebook dengan nama Susilo Bambang Yudhoyono. Akun tersebut dibuat lantaran adanya keterbatasan komunikasi di Twitter.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com