Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Merasa Difitnah, Sudi Tuntut Fahri Hamzah Minta Maaf

Kompas.com - 05/07/2013, 14:21 WIB
Sandro Gatra

Penulis


BOGOR, KOMPAS.com
— Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi marah atas tuduhan politisi Partai Keadilan Sejahtera Fahri Hamzah bahwa dirinya dan Sekretaris Kabinet Dipo Alam yang merekayasa kasus dugaan korupsi impor daging sapi dan menjadi otak penangkapan mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sudi merasa difitnah.

"Dia (Fahri) tahu dosanya. Saya belum berminat memaafkan kalau dia tidak minta maaf kepada saya," kata Sudi di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (5/7/2013).

Tak cukup menuntut Fahri meminta maaf, Sudi juga menuntut Fahri untuk menyampaikan kepada semua orang yang pernah mendengar tuduhan tersebut bahwa hal itu tidak benar.

"Saya tidak pernah merekayasa. Nauzubillah min zalik," tuturnya.

Namun, Sudi mengaku tidak akan menempuh proses hukum terkait persoalan ini.

"Dia tahu agama, dia kader islam, biar dia tanggung. Yang jelas saya tidak melakukan itu dan saya nyatakan fitnah. Saya tidak berbohong. Biar Allah yang menghitungnya. Ingat, Allah tidak akan memaafkan fitnah yang dilakukannya kecuali orang yang difitnah memaafkan. Dia harus meminta maaf, didengar oleh seluruh orang yang pernah mendengar fitnah itu," pungkasnya.

Senin lalu, Wakil Sekretaris Jenderal PKS Fahri Hamzah menyatakan, penangkapan mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq dalam kasus dugaan korupsi impor daging sapi adalah sebuah skenario besar yang dilakukan oleh pihak Istana. Fahri menuding Sekretaris Kabinet Dipo Alam dan Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi berada di belakang penangkapan ini.

Fahri menjelaskan, keterkaitan Dipo Alam terlihat dari adanya staf khusus kepresidenan berinisial WAP yang pernah ditangkap bersama saksi kasus impor daging sapi, Yudi Setiawan. Fahri menuturkan, Yudi sering membawa-bawa nama Dipo Alam dan Sudi Silalahi setiap bertemu dengan Luthfi Hasan Ishaaq.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

    Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

    Nasional
    SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

    SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

    Nasional
    DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

    DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

    Nasional
    Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

    Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

    Nasional
    DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

    DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

    Nasional
    KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

    KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

    Nasional
    Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

    Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

    Nasional
    Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

    Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

    Nasional
    Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

    Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

    Nasional
    MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

    MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

    Nasional
    Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

    Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

    Nasional
    Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

    Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

    [POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

    Nasional
    Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com