Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PAN Bakal Perkarakan Penyebutan Nama Hatta Rajasa dalam Kasus Sapi

Kompas.com - 04/07/2013, 09:11 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Amanat Nasional Azis Subekti mengatakan, ada pihak tak bertanggung jawab yang memainkan skenario dengan turut membawa nama Ketua DPP PAN Hatta Rajasa dalam kasus dugaan suap impor daging sapi. Kasus ini menyeret mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai tersangka. PAN tak akan tinggal diam.

"Berbagai skenario sedang dimainkan dengan menyeret-nyeret nama Hatta Rajasa dalam kasus korupsi. Tujuannya adalah untuk membendung laju Hatta sebagai calon presiden," kata Azis.

Ia mempertanyakan penyebutan nama Hatta dalam kasus itu. Menurutnya, ada politisasi proses hukum.

"Di mana logika hukumnya kalau nama yang dicatut dalam sebuah pledoi persidangan dinilai terlibat? Itu jelas merupakan upaya politis terhadap proses hukum," katanya.

"Kalau kemudian KPK didesak-desak menangkap seseorang yang namanya hanya dicatut, tanpa disertai fakta hukum, kan sama saja meragukan kredibilitas KPK dan melecehkan proses hukum yang sedang berjalan," lanjut Azis.

TRIBUNNEWS/DANY PERMANA Terdakwa dugaan kasus suap impor daging sapi Juard Effendi (kiri) dan Arya Abdi Effendi (kanan) menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta (24/4/2013). Keduanya ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi bersama mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Lutfi Hasan Ishaaq, karena diduga bekerja sama dalam kasus tersebut.
Sebelumnya, nama Hatta muncul dalam nota pembelaan salah satu tersangka kasus ini, yaitu Direktur PT Indoguna Utama Juard Effendi. Sementara Ketua Umum Asosiasi Perbenihan Indonesia Elda Deviane Adiningrat, sebagai kolega dari PT Indoguna Utama, mencantumkan nama Hatta Rajasa untuk mengurus penambahan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian.

"Sebenarnya kami enggan menanggapi tuduhan yang dibangun dengan mengait-ngaitkan berbagai sangkaan yang seolah-olah benar," kata Azis.

Oleh karena itu, lanjut Azis, PAN akan mengambil tindakan terhadap pihak-pihak yang mencoba membangun opini dengan melontarkan tuduhan yang dinilainya tidak benar.

"Kami akan hadapi secara hukum dan menuntut pihak-pihak yang sengaja menggoreng isu ini untuk kepentingan kelompok tertentu," kata dia.

Pihak Luthfi mempertanyakan soal Hatta Rajasa

Beberapa waktu lalu, Tim pengacara terdakwa kasus suap kuota impor daging sapi Luthfi Hasan Ishaaq, M Assegaf, mengaku heran dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap kliennya. Seharusnya, kata dia, ada nama petinggi partai lain yang juga muncul dalam dakwaan tersebut.

Assegaf menjelaskan, nama Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa seharusnya tercantum dalam surat dakwaan kasus Luthfi. Sebab, ujar dia, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu memiliki peran dalam penentuan kuota impor daging sapi.

"Dalam surat dakwaan yang disebut hanya orang-orang PKS saja sehingga menimbulkan pertanyaan, ada apa di balik ini?" kata Assegaf dalam diskusi bertajuk Membedah Dakwaan LHI, di Senayan, Jakarta, Kamis (27/6/2013).

Nama Hatta disebut-disebut dalam persidangan terkait kasus yang sama dengan terdakwa Direktur PT Indoguna Utama, Juard Effendi dan Arya Abdi Effendi, di pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta.

Luthfi didakwa terlibat kasus dugaan suap sebesar Rp 1,3 miliar dari PT Indoguna terkait pengurusan kuota impor daging sapi di Kementan. Bahkan, Luthfi menjanjikan pengurusan 50.000 ton daging sapi kepada PT Indoguna dengan permintaan imbalan Rp 50 miliar.

Menurut Assegaf, dakwaan KPK kepada kliennya itu aneh. Ia menuding ada pihak yang sengaja ingin merusak citra PKS menggunakan kasus impor daging sapi ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

    Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

    Nasional
    Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

    Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

    Nasional
    Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

    Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

    Nasional
    Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

    Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

    Nasional
    Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

    Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

    Nasional
    Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

    Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

    Nasional
    Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

    Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

    Nasional
    Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

    Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

    Nasional
    KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

    KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

    Nasional
    Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

    Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

    Nasional
    Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

    Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

    Nasional
    Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

    Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

    Nasional
    Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

    Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

    Nasional
    PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

    PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com