Kompas.com - 28/06/2013, 07:56 WIB
M Assegaf KOMPAS.com/Indra AkuntonoM Assegaf
|
EditorPalupi Annisa Auliani
JAKARTA, KOMPAS.com — Tim pengacara terdakwa kasus suap kuota impor daging sapi Luthfi Hasan Ishaaq, M Assegaf, mengaku heran dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap kliennya. Seharusnya, kata dia, ada nama petinggi partai lain yang juga muncul dalam dakwaan tersebut.

Assegaf menjelaskan, nama Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa seharusnya tercantum dalam surat dakwaan kasus Luthfi. Sebab, ujar dia, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu memiliki peran dalam penentuan kuota impor daging sapi.

"Dalam surat dakwaan yang disebut hanya orang-orang PKS saja sehingga menimbulkan pertanyaan, ada apa di balik ini?" kata Assegaf dalam diskusi bertajuk Membedah Dakwaan LHI, di Senayan, Jakarta, Kamis (27/6/2013). Nama Hatta disebut-disebut dalam persidangan terkait kasus yang sama dengan terdakwa Direktur PT Indoguna Utama, Juard Effendi dan Arya Abdi Effendi, di pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, awal pekan lalu.

Nama Hatta muncul dalam nota pembelaan Juard. Sementara Ketua Umum Asosiasi Perbenihan Indonesia, Elda Deviane Adiningrat, sebagai kolega dari PT Indoguna Utama, mencantumkan nama Hatta Rajasa untuk mengurus penambahan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian.

Luthfi didakwa terlibat kasus dugaan suap sebesar Rp 1,3 miliar dari PT Indoguna terkait pengurusan kuota impor daging sapi di Kementan. Bahkan, Luthfi menjanjikan pengurusan 50.000 ton daging sapi kepada PT Indoguna dengan permintaan imbalan Rp 50 miliar.

Menurut Assegaf, dakwaan KPK kepada kliennya itu aneh. Ia menuding ada pihak yang sengaja ingin merusak citra PKS menggunakan kasus impor daging sapi ini.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


    Video Pilihan

    Rekomendasi untuk anda
    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Menteri Diduga Terlibat Bisnis PCR Dinilai Salahi Prinsip Good and Clean Goverment

    Menteri Diduga Terlibat Bisnis PCR Dinilai Salahi Prinsip Good and Clean Goverment

    Nasional
    PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 14 Desember, Sejumlah Daerah Kembali ke Level 2

    PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 14 Desember, Sejumlah Daerah Kembali ke Level 2

    Nasional
    Polri: Bentrokan Personel Kopassus dan Brimob di Tembagapura Tak Ganggu Soliditas TNI-Polri

    Polri: Bentrokan Personel Kopassus dan Brimob di Tembagapura Tak Ganggu Soliditas TNI-Polri

    Nasional
    Luhut: Masyarakat Jangan Panik Varian Omicron, Hanya Perlu Waspada

    Luhut: Masyarakat Jangan Panik Varian Omicron, Hanya Perlu Waspada

    Nasional
    Hasil Evaluasi PPKM, Luhut Sebut Situasi Covid-19 di Jawa-Bali Stabil

    Hasil Evaluasi PPKM, Luhut Sebut Situasi Covid-19 di Jawa-Bali Stabil

    Nasional
    Mahfud MD: Pemerintah Targetkan Revisi UU Cipta Kerja Kurang dari 2 Tahun

    Mahfud MD: Pemerintah Targetkan Revisi UU Cipta Kerja Kurang dari 2 Tahun

    Nasional
    Muhaimin Bertemu Uskup Agung Jakarta, Bahas Refleksi Natal hingga Papua

    Muhaimin Bertemu Uskup Agung Jakarta, Bahas Refleksi Natal hingga Papua

    Nasional
    Harap Ada Poros Ketiga pada Pilpres 2024, PPP Singgung Keterbelahan Masyarakat

    Harap Ada Poros Ketiga pada Pilpres 2024, PPP Singgung Keterbelahan Masyarakat

    Nasional
    Polisi Militer Selidiki Keributan antara Prajurit TNI di Batam

    Polisi Militer Selidiki Keributan antara Prajurit TNI di Batam

    Nasional
    Temui Kardinal Suharyo, Gus Muhaimin: Bangsa Kita Semakin Kokoh dalam Persatuan

    Temui Kardinal Suharyo, Gus Muhaimin: Bangsa Kita Semakin Kokoh dalam Persatuan

    Nasional
    Komisi II Targetkan Jadwal Pemilu 2024 Dapat Disepakati pada Awal 2022

    Komisi II Targetkan Jadwal Pemilu 2024 Dapat Disepakati pada Awal 2022

    Nasional
    Fadli Zon Dilaporkan ke MKD DPR karena Kicauan Terkait UU Cipta Kerja

    Fadli Zon Dilaporkan ke MKD DPR karena Kicauan Terkait UU Cipta Kerja

    Nasional
    Arsul Sani PPP: Reshuffle? Saya Tanya Tokek Istana Dulu

    Arsul Sani PPP: Reshuffle? Saya Tanya Tokek Istana Dulu

    Nasional
    Koalisi Masyarakat Sipil Duga Ada Unsur KKN pada Bisnis PCR

    Koalisi Masyarakat Sipil Duga Ada Unsur KKN pada Bisnis PCR

    Nasional
    Arsul Sani Dukung Revisi UU PPP untuk Atur Mekanisme Omnibus Law

    Arsul Sani Dukung Revisi UU PPP untuk Atur Mekanisme Omnibus Law

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.