Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PAN Bakal Perkarakan Penyebutan Nama Hatta Rajasa dalam Kasus Sapi

Kompas.com - 04/07/2013, 09:11 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Amanat Nasional Azis Subekti mengatakan, ada pihak tak bertanggung jawab yang memainkan skenario dengan turut membawa nama Ketua DPP PAN Hatta Rajasa dalam kasus dugaan suap impor daging sapi. Kasus ini menyeret mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai tersangka. PAN tak akan tinggal diam.

"Berbagai skenario sedang dimainkan dengan menyeret-nyeret nama Hatta Rajasa dalam kasus korupsi. Tujuannya adalah untuk membendung laju Hatta sebagai calon presiden," kata Azis.

Ia mempertanyakan penyebutan nama Hatta dalam kasus itu. Menurutnya, ada politisasi proses hukum.

"Di mana logika hukumnya kalau nama yang dicatut dalam sebuah pledoi persidangan dinilai terlibat? Itu jelas merupakan upaya politis terhadap proses hukum," katanya.

"Kalau kemudian KPK didesak-desak menangkap seseorang yang namanya hanya dicatut, tanpa disertai fakta hukum, kan sama saja meragukan kredibilitas KPK dan melecehkan proses hukum yang sedang berjalan," lanjut Azis.

TRIBUNNEWS/DANY PERMANA Terdakwa dugaan kasus suap impor daging sapi Juard Effendi (kiri) dan Arya Abdi Effendi (kanan) menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta (24/4/2013). Keduanya ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi bersama mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Lutfi Hasan Ishaaq, karena diduga bekerja sama dalam kasus tersebut.
Sebelumnya, nama Hatta muncul dalam nota pembelaan salah satu tersangka kasus ini, yaitu Direktur PT Indoguna Utama Juard Effendi. Sementara Ketua Umum Asosiasi Perbenihan Indonesia Elda Deviane Adiningrat, sebagai kolega dari PT Indoguna Utama, mencantumkan nama Hatta Rajasa untuk mengurus penambahan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian.

"Sebenarnya kami enggan menanggapi tuduhan yang dibangun dengan mengait-ngaitkan berbagai sangkaan yang seolah-olah benar," kata Azis.

Oleh karena itu, lanjut Azis, PAN akan mengambil tindakan terhadap pihak-pihak yang mencoba membangun opini dengan melontarkan tuduhan yang dinilainya tidak benar.

"Kami akan hadapi secara hukum dan menuntut pihak-pihak yang sengaja menggoreng isu ini untuk kepentingan kelompok tertentu," kata dia.

Pihak Luthfi mempertanyakan soal Hatta Rajasa

Beberapa waktu lalu, Tim pengacara terdakwa kasus suap kuota impor daging sapi Luthfi Hasan Ishaaq, M Assegaf, mengaku heran dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap kliennya. Seharusnya, kata dia, ada nama petinggi partai lain yang juga muncul dalam dakwaan tersebut.

Assegaf menjelaskan, nama Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa seharusnya tercantum dalam surat dakwaan kasus Luthfi. Sebab, ujar dia, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu memiliki peran dalam penentuan kuota impor daging sapi.

"Dalam surat dakwaan yang disebut hanya orang-orang PKS saja sehingga menimbulkan pertanyaan, ada apa di balik ini?" kata Assegaf dalam diskusi bertajuk Membedah Dakwaan LHI, di Senayan, Jakarta, Kamis (27/6/2013).

Nama Hatta disebut-disebut dalam persidangan terkait kasus yang sama dengan terdakwa Direktur PT Indoguna Utama, Juard Effendi dan Arya Abdi Effendi, di pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta.

Luthfi didakwa terlibat kasus dugaan suap sebesar Rp 1,3 miliar dari PT Indoguna terkait pengurusan kuota impor daging sapi di Kementan. Bahkan, Luthfi menjanjikan pengurusan 50.000 ton daging sapi kepada PT Indoguna dengan permintaan imbalan Rp 50 miliar.

Menurut Assegaf, dakwaan KPK kepada kliennya itu aneh. Ia menuding ada pihak yang sengaja ingin merusak citra PKS menggunakan kasus impor daging sapi ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

    Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

    Nasional
    5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

    5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

    Nasional
    Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

    Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

    [POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

    Nasional
    Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

    Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

    Nasional
    Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

    Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

    Nasional
    Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

    Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

    Nasional
    Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

    Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

    Nasional
    Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

    Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

    Nasional
    Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

    Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

    Nasional
    Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

    Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

    Nasional
    Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

    Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

    Nasional
    Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

    Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

    Nasional
    PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

    PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com