Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Ogah Campuri Urusan ICW

Kompas.com - 03/07/2013, 15:20 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) enggan menanggapi pernyataan Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait daftar 36 calon anggota legislatif yang komitmen antikorupsinya dianggap lemah. Hal itu dinilai sebagai urusan pribadi ICW dan caleg dalam daftar karena KPK memilih fokus menyelesaikan kasus hukum yang ditanganinya.

"Kita tidak ingin masuk ke sana, karena kita tidak ingin buat masalah semakin keruh," kata Abraham, di Senayan, Jakarta, Rabu (3/7/2013).

Abraham menegaskan, saat ini KPK ingin konsentrasi memberantas korupsi dan menangani perkara yang ditanganinya. Ia khawatir kasus yang ditangani KPK akan terbengkalai jika keluar terlalu jauh, termasuk ikut terlibat dalam pernyataan ICW tentang 36 caleg yang dianggak berkomitmen rendah memberantas korupsi.

Ia malah menjelaskan, bahwa tidak semua orang yang dipanggil oleh KPK merupakan koruptor. Pasalnya banyak di antara mereka yang dipanggil dengan kapasitasnya sebagai saksi untuk suatu kasus korupsi.

"Kan ada orang diperiksa dengan kapasitas sebagai saksi untuk diminta klarifikasinya, tidak semuanya pasti koruptor," ujar Abraham.

Untuk diketahui, pada akhir pekan lalu ICW mengeluarkan rilis tentang 36 caleg yang dianggap lemah komitmen antikorupsinya. Dari semua nama yang disebut, beberapa di antaranya masuk dalam daftar hitam ICW karena memberi kritik tajam pada KPK, ikut menggulirkan isu pembubaran KPK, dan pernah dipanggil oleh KPK.

Tak sedikit yang berang dengan pernyataan ICW itu. Sejumlah nama telah mengadu ke Bareskrim Mabes Polri karena merasa nama baiknya dicemarkan oleh ICW.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    “Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

    “Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

    Nasional
    Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

    Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

    Nasional
    Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

    Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

    Nasional
    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

    Nasional
    Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

    Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

    [POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

    Nasional
    Kualitas Menteri Syahrul...

    Kualitas Menteri Syahrul...

    Nasional
    Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

    Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

    Nasional
    Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

    Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

    Nasional
    Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

    Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

    Nasional
    Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

    Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

    Nasional
    Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

    Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

    Nasional
    Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

    Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

    Nasional
    Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

    Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com