Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

LSI: BLSM Pasti Jadi Bahan Kampanye Partai Demokrat

Kompas.com - 23/06/2013, 20:25 WIB

nasional.kontan.co.id Ilustrasi BLSM

JAKARTA, KOMPAS.com - Lingkaran Survei Indonesia (LSI) memprediksi program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) langsung disambut Partai Demokrat untuk bahan kampanye menjelang Pemilu 2014.

"Dipastikan program BLSM jadi materi kampanye Demokrat dan calegnya. Era SBY memberi bantuan sosial pada dua kali kampanye. Itu hampir pasti dikapitalisasi Demokrat," ujar peneliti LSI Adjie Alfaraby di Jakarta, Minggu (23/6/2013).

Menurut Adjie, tak bisa dihindari, setelah sekian lama terpukul oleh isu korupsi sejumlah kadernya, Partai Demokrat kini memiliki strategi menaikkan elektabilitasnya. Lewat program BLSM, mereka bisa dianggap masyarakat sangat berjasa.

"Bagi mereka, ini adalah sesuatu yang bisa dijual. Kemarin, kasus korupsi menutup semua yang bisa dijual Demokrat. Dengan ada kasus ini bisa dijual dan disampaikan saat kampanye," ungkap Adjie.

Berdasarkan hasil survei LSI, program BLSM menciptakan efek elektoral positif terhadap SBY dan partainya. Sebanyak 49,45 persen publik menyatakan Demokrat paling berjasa menjalankan program ini. Hanya 16,73 persen publik yang menilai partai politik lain yang berjasa.

Apalagi, penyaluran BLSM ini disetujui sekitar 58,92 persen publik. Ada juga yang tidak setuju yakni 29,12 persen. Mereka yang setuju pemberian BLSM ini datang dari lintas segmen masyarakat.

"Namun mayoritas publik pesimis program ini akan tepat sasaran kepada warga miskin. Hanya 24,27 persen saja publik yang yakin penyaluran BLSM ini akan tepat sasaran. Sementara 72,33 persen tidak yakin penyalurannya tepat sasaran," ujarnya.(Yogi Gustaman)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

    Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

    Nasional
    Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

    Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

    Nasional
    Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

    Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

    Nasional
    Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

    Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

    Nasional
    Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

    Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

    Nasional
    DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

    DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

    Nasional
    Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

    Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

    Nasional
    Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

    Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

    Nasional
    Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

    Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

    Nasional
    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

    Nasional
    DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

    DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

    Nasional
    DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

    DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

    Nasional
    Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

    Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

    Nasional
    Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

    Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

    Nasional
    Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

    Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com