Tak Sepakat Kebijakan Strategis Pemerintah, Sama Saja Memisahkan Diri

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai koalisi pemerintah masih terus menyesalkan sikap Partai Keadilan Sejahtera, anggota koalisi juga, yang tak selaras dengan pemerintah. PKS disebut menolak rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

"Kenaikan BBM merupakan keputusan strategis pemerintah, dalam code of conduct itu ketika pemerintah mengambil keputusan strategis maka anggota koalisi itu diwajibkan mendukung," kata Ketua Umum PPP Suryadharma Ali di JCC, Jakarta, Selasa (11/6/2013). Penolakan PKS, menurut dia, memperlihatkan seolah-olah partai lain dalam koalisi tidak pro-rakyat.

"Kalau dia tidak memberi dukungan, beda dengan kebijakan strategis, sama dengan telah memisahkan diri. Begitu. Jadi sangat disesalkan," kata Suryadharma. Padahal, lanjutnya, sebagai anggota koalisi maka seluruh partai pendukung seharusnya satu perjuangan. "Kita sama-sama dalam satu perahu, artinya senang sama-sama, sedih sama-sama," katanya.

Menteri Agama itu mengungkapkan sanksi terhadap PKS belum dibahas. Pasalnya, hal itu merupakan hak prerogatif Presiden SBY. "Koalisi itu parpol dengan Presiden, bukan PKS dengan PPP," kata dia.

Selain itu, Suryadharma mengatakan, landasan kepatuhan dalam koalisi adalah code of conduct. "Seandainya ada penilaian partai ini itu tidak patuh berdasarkan code of conduct maka kemudian tindakan selanjutnya tergantung pada Presiden," ujarnya.