Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah, Sikapi Penangkapan WNI di Jeddah!

Kompas.com - 11/06/2013, 20:06 WIB
Palupi Annisa Auliani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Buntut dari kerusuhan di Konsulat Jenderal RI di Jeddah, Arab Saudi, Minggu (9/6/2013) malam waktu setempat, terjadi penangkapan terhadap puluhan warga negara Indonesia oleh otoritas keamanan Arab Saudi. Tuduhan yang dikenakan adalah provokator. Pemerintah diminta tak tinggal diam.

"Belum tentu mereka provokator," tegas anggota Komisi IX DPR Rieke Diah Pitaloka dalam siaran pers, Selasa (11/6/2013). Informasi yang didapatkan Rieke, ada 30 orang yang telah ditangkap karena dianggap sebagai provokator kerusuhan. Sementara perbincangan di salah satu stasiun televisi dengan narasumber dari Kementerian Luar Negeri, sebut Rieke, malah menyebutkan ada 89 orang ditangkap.

Belajar dari pengalaman selama ini, Rieke meminta Pemerintah Indonesia bergerak cepat menanggapi penangkapan ini. "Hukum di Arab Saudi keras dan sering diskriminatif terhadap warga migran," ujar dia.

Karena itu, Rieke mendesak Pemerintah SBY untuk: 1. Segera melakukan langkah diplomatis untuk menelusuri keberadaan para WNI tersebut. 2. Menyampaikan kepada media massa dan publik terkait identitas dan kondisi seluruh WNI yang ditangkap otoritas Arab Saudi. Identitas ini harus mencakup nama, asal daerah, tempat penahanan, dan kondisi terakhir. 3. Memberikan pendampingan hukum agar tak ada "salah tangkap dan salah sanksi".

Kerusuhan terjadi di KJRI Jeddah, Minggu (9/6/2013), setelah ribuan WNI di Arab Saudi mengantre pengurusan dokumen perjalanan maupun izin tinggal dan bekerja di Arab Saudi sejak Sabtu (8/6/2013). Antrean serentak ribuan orang ini menyusul amnesti dari Pemerintah Arab Saudi untuk para WNI overstayer maupun yang kabur dari para majikan. Batas waktu untuk melengkapi dokumen adalah hingga batas 3 Juli 2013.

Kerusuhan memuncak Minggu malam. Saat itu, para pekerja membakar beragam perkakas di depan gerbang KJRI. Disebutkan pula sebagian pekerja berupaya merangsek mendekati gedung KJRI. Satu orang tewas akibat kerusuhan ini, seorang pekerja perempuan dari Bangkalan, Madura, Jawa Timur.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

    Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

    Nasional
    Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

    Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

    Nasional
    Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apapun

    Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apapun

    Nasional
    Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

    Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

    Nasional
    Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

    Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

    Nasional
    PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

    PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

    Nasional
    Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

    Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

    Nasional
    Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

    Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

    Nasional
    Ikut Kabinet atau Oposisi?

    Ikut Kabinet atau Oposisi?

    Nasional
    Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

    Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

    Nasional
    Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

    Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

    Nasional
    Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

    Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

    Nasional
    Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

    Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

    Nasional
    PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

    PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

    Nasional
    Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

    Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com