Komunikasi Politik Istana

Garin Nugroho

Pakar komunikasi politik senantiasa berujar ”pemerintahan yang bekerja baik tanpa komunikasi publik yang baik hanya melahirkan kisah beragam kegagalan serta hilangnya panduan, sementara pemerintah yang bekerja biasa saja tetapi mampu melakukan komunikasi publik yang baik, maka akan dikenang sebagai pemerintahan yang berhasil”.

Contoh paling populer adalah pemerintahan Ronald Reagan (1981-1989) yang terkenal dengan ”Reaganomic”-nya, yang mampu memberi citra ”impian kesejahteraan Amerika”. Ia dianggap mampu melahirkan renaisans ideologi Amerika meski sesungguhnya kapasitas individu serta prestasinya tidaklah luar biasa.

Salah satu status dan peran penting komunikasi publik Presiden, khususnya Indonesia, tentu saja, mereka yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yakni Setkab (Sekretariat Presiden) dijabat oleh Dipo Alam. Salah satu fungsinya menyelenggarakan hubungan masyarakat, fungsi protokoler, serta analisis dan penyampaian kebijakan pemerintah, baik pada masyarakat maupun lembaga pemerintahan.

Bisa diduga, seluruh ucapan Setkab akan selalu menjadi representasi komunikasi politik Presiden alias Istana. Dalam seloroh disebut ”Setkab adalah pengeras suara Presiden”.

Pakar komunikasi berujar bahwa Setkab akan selalu berhadapan dengan gelombang kritik terhadap Presiden. Yang dikategorikan dalam banyak aspek: kritik kritis sebagai anjing penjaga bangsa atau kritik sebagai anjing penyerang kekuasaan yang membahayakan pemerintahan.

Maka, tugas Setkab dalam menghadapi gelombang kritik komunikasi politik selayaknya bermoto ”anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu”. Artinya, juru komunikasi Presiden mempunyai kapasitas agar Presiden beserta kabinetnya sebagai kafilah mampu terus menuju tujuan yang sudah ditunggu rakyat, sementara beragam gonggongan mampu dikelola secara efisien.

Salah satunya adalah dengan melakukan komunikasi yang mengandung empat esensi penting. Pertama, kemampuan menyampaikan pikiran Presiden, termasuk mengklarifikasi sekiranya terdapat bias lewat kemampuan analisis ekonomi, politik hingga keamanan. Kedua, kemampuan mengelola konflik untuk menjadikan setiap musuh menjadi dukungan. Peran ketiga sebagai panduan kerja birokrasi menjawab seluruh kritik dengan kerja pelayanan konkret. Keempat, yang justru penting, kemampuan mentransformasi emosi Presiden menjadi komunikasi publik yang tetap terjaga memandu bangsa, bukan justru menjadi pengeras suara emosi presiden. Harus dicatat, sangatlah wajar Presiden secara pribadi dalam ruang pribadi menjadi emosional menghadapi gelombang kritik terus-menerus.

Celakanya, ketika Presiden secara pribadi emosional, sering kali di negeri ini, kinerja komunikasi politik Istana malah menjadikan pepatah berganti ”anjing menggonggong kafilah dan aparatnya diajak menggonggong”. Bisa ditebak, suasana menjadi riuh, penuh konflik, sementara kafilah tak pernah sampai tujuan, masyarakat kehilangan panduan.

Kasus konkret dari penggambaran di atas adalah reaksi Setkab atas surat keberatan Romo Franz Magnis-Suseno kepada panitia di Amerika atas penghargaan World Statesman terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Setkab Dipo Alam saat itu berujar: ”...jadi kata-kata Pak Magnis, dia matanya dangkal, melihat Indonesia seolah hanya dari TV.”

Cuplikan pendek di atas terbaca jauh dari sifat analisis serta panduan berbangsa. Alih-alih memandu malah melahirkan konflik, alih-alih meredam malah memacu konflik, alih-alih melahirkan dukungan malah melahirkan perlawanan, alih-alih analisis malah terasa sebagai transformasi emosi.

Prestasi Presiden dalam dua masa jabatan, sekiranya tidak disertai panduan komunikasi politik Istana yang mampu memandu komunikasi berbangsa sekaligus panduan instruksi kerja nyata birokrasi menjawab gelombang kritik, adalah munculnya pemerintahan yang kehilangan sejarah prestasinya sekaligus hilangnya panduan berbangsa mengelola demokrasi menjadi semangat membangun bersama.