Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masalah Ada di Elite

Kompas.com - 03/06/2013, 11:28 WIB
Angger Andreas, Alvianus Rahardja

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila hanya dilaksanakan oleh sebagian bangsa Indonesia. Dalam kehidupan masyarakat akar rumput, nilai-nilai Pancasila masih kerap kali ditemukan. Namun, di kalangan elite penguasa, nilai-nilai tersebut kurang diimplementasikan.

Demikian benang merah pernyataan Ketua Gerakan Pemuda Ansor Nusron Wahid dan Rektor Universitas Paramadina Anis Baswedan dalam diskusi bertajuk ”Pancasila Jiwa Bangsa” dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila yang diselenggarakan Taruna Merah Putih di Perpustakaan Nasional, Jakarta, Minggu (2/6).

Menurut Nusron, tidak ada masalah dengan Pancasila di kalangan masyarakat. ”Masalahnya justru ada di kalangan elite yang tidak bisa mengimplementasikannya. Banyak kalangan elite penguasa yang cenderung diam dengan tindakan-tindakan yang melenceng dari Pancasila,” ujar anggota Komisi VII DPR itu.

”Saat ini rasanya perlu menggugah pribadi-pribadi yang giat dengan nilai-nilai kebangsaan untuk berani bersuara. Tujuannya agar tindakan-tindakan yang melenceng dari Pancasila tidak semakin merajalela di Indonesia,” ungkapnya

Anis juga mengatakan, elite penguasa kurang menunjukkan apresiasinya terhadap kalangan masyarakat akar rumput yang menghidupi nilai-nilai itu.

Anis mengisahkan, seorang pengajar muda di gerakan Indonesia Mengajar yang beragama Kristen diantar oleh penduduk yang beragama Islam pergi ke gereja setiap Minggu. ”Di pedalaman, banyak warga masyarakat yang merayakan Pancasila dengan berbagai cara, tanpa pernah bisa berpidato tentang Pancasila. Sedangkan di kalangan elite penguasa, yang terjadi justru sebaliknya,” ujar pencetus gerakan Indonesia Mengajar tersebut.

Pancasila, menurut Anis, tidak semata-mata mengenai persatuan bangsa, bahasa, dan budaya. ”Kita juga harus ingat bahwa keadilan sosial dan kesejahteraan bersama itu juga bagian dari Pancasila. Oleh karena itu, semua tindakan yang membuat orang lain miskin juga masuk dalam tindakan yang tidak sesuai dengan Pancasila,” ujarnya.

Pemimpin

Anis mengatakan, masyarakat Indonesia saat ini membutuhkan sosok pemimpin yang mampu menghidupkan nilai-nilai gotong royong demi kesejahteraan bersama. Hal itu sesuai dengan pidato Soekarno saat memperkenalkan Pancasila, 68 tahun lalu.

Menurut Nusron, saat ini masyarakat membutuhkan pemimpin yang tegas dan berani. ”Berani untuk menindak orang-orang yang melenceng dari Pancasila dan tegas dalam penegakan hukum sesuai Pancasila,” kata Nusron.

A Andoko, tentara veteran Serangan Umum 1 Maret 1949, mengatakan, sudah sepatutnya para pemimpin negara menegakkan kembali Pancasila sesuai semangat yang diwariskan Soekarno dan Mohammad Hatta.

”Negara punya empat pilar. Pancasila, Proklamasi, Merah Putih, dan Indonesia Raya. Sebagai satu kesatuan yang menjadi dasar, kalau salah satu tidak berdiri, yang lainnya longsor semua,” katanya di sela-sela acara penyerahan duaja (bendera) Tentara Pelajar dari Keluarga Besar Pelajar Pejuang Kemerdekaan kepada Korps Nasional Resimen Mahasiswa di Monumen Proklamasi, Jakarta, Minggu.

Secara terpisah, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengatakan, para pejuang kemerdekaan sudah membuktikan bahwa nasionalisme bisa bersinergi dengan agama. Hal ini sebagaimana dilakukan KH Hasyim Ashari melalui Nahdlatul Ulama, yang meletakkan Pancasila sebagai satu-satunya asas kehidupan berbangsa dan bernegara. (k10/k05)

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kepala BNPT Sebut Indonesia 'Zero Terrorist Attack' Sepanjang 2023 hingga Juni 2024, tapi Tak Boleh Lengah

Kepala BNPT Sebut Indonesia "Zero Terrorist Attack" Sepanjang 2023 hingga Juni 2024, tapi Tak Boleh Lengah

Nasional
Komarudin: Kalau Jokowi Dorong Ahmad Luthfi Silakan, PDI-P Pasti Calonkan Orang

Komarudin: Kalau Jokowi Dorong Ahmad Luthfi Silakan, PDI-P Pasti Calonkan Orang

Nasional
Demi 'Golden Ticket', PKS Harap PDI-P Mau Usung Anies-Sohibul di Jakarta

Demi "Golden Ticket", PKS Harap PDI-P Mau Usung Anies-Sohibul di Jakarta

Nasional
Polri Diminta Segera Tangkap 4 Bandar Besar Judi 'Online' yang Sudah Terdeteksi

Polri Diminta Segera Tangkap 4 Bandar Besar Judi "Online" yang Sudah Terdeteksi

Nasional
Pemerintah Pasrah Data PDN Diretas, Pengamat: Tak Bisa, Harus 'Do Something'

Pemerintah Pasrah Data PDN Diretas, Pengamat: Tak Bisa, Harus "Do Something"

Nasional
Mendagri Bakal Sanksi Kepala Daerah yang Terlibat Judi Online

Mendagri Bakal Sanksi Kepala Daerah yang Terlibat Judi Online

Nasional
Kontras Sebut Hanya 2 dari 11 Rekomendasi TPPHAM yang Dieksekusi Pemerintah

Kontras Sebut Hanya 2 dari 11 Rekomendasi TPPHAM yang Dieksekusi Pemerintah

Nasional
Jaksa Agung Terbitkan Edaran Larang Jajarannya Main Judi 'Online'

Jaksa Agung Terbitkan Edaran Larang Jajarannya Main Judi "Online"

Nasional
Kejagung Ajukan Banding Vonis Achsanul Qosasi di Kasus Korupsi BTS

Kejagung Ajukan Banding Vonis Achsanul Qosasi di Kasus Korupsi BTS

Nasional
Anies Ingin Bertemu Prabowo Sebelum Pilkada 2024, Demokrat: Kita Harus Sambut Baik

Anies Ingin Bertemu Prabowo Sebelum Pilkada 2024, Demokrat: Kita Harus Sambut Baik

Nasional
Demokrat Anggap Ridwan Kamil Cocok Masuk Jakarta, Ungkit Jokowi dari Solo

Demokrat Anggap Ridwan Kamil Cocok Masuk Jakarta, Ungkit Jokowi dari Solo

Nasional
Sekjen PKS Sebut Jokowi Sodorkan Kaesang ke Sejumlah Parpol untuk Maju Pilkada Jakarta

Sekjen PKS Sebut Jokowi Sodorkan Kaesang ke Sejumlah Parpol untuk Maju Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Nilai Pintu Koalisi Masih Terbuka Meski PKS Usung Anies-Sohibul di Jakarta

PDI-P Nilai Pintu Koalisi Masih Terbuka Meski PKS Usung Anies-Sohibul di Jakarta

Nasional
Tinjau RSUD di Barito Timur, Jokowi Soroti Kurangnya Dokter Spesialis

Tinjau RSUD di Barito Timur, Jokowi Soroti Kurangnya Dokter Spesialis

Nasional
PDN Kena 'Ransomware', Pemerintah Dianggap Tak Mau Belajar

PDN Kena "Ransomware", Pemerintah Dianggap Tak Mau Belajar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com