Calonkan Jokowi Tahun 2014 Sama dengan Bunuh Bibit Kepemimpinan

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Institute Ekonomi Politik Soekarno Hatta, M Hatta Taliwang, menyatakan, jika ada orang atau kelompok atau partai yang secara dini sekarang ini ingin mengajukan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi sebagai calon presiden pada Pemilu 2014, itu sama saja dengan membunuh bibit calon pemimpin masa depan yang berkualitas.

"Saya setuju bahwa Jokowi merupakan pemimpin dan aset masa depan bangsa Indonesia yang sarat kejujuran, apa adanya, kesederhanaan, transparansi, prorakyat dan nasionalisme, serta low profile, tetapi, punya magnet tersendiri di hadapan rakyat," ujarnya di Jakarta, Selasa (7/5/2013).

Namun, sayang jika Jokowi harus dipaksa maju tahun depan.

"Menurut kami, jangan paksa Jokowi maju sebagai calon presiden. Sebab, hemat kami, kalau dipaksa maju, itu akan berbahaya dan sama saja dengan membunuh bibit kepemimpinan bangsa yang ada. Kita harus menunggu Jokowi menunaikan tugas utamanya di Jakarta," paparnya.

Pekerjaan utama Jokowi saat ini, lanjut Hatta, adalah mengatasi banjir, macet, korupsi, meningkatkan kualitas perumahan rakyat dan lingkungan, serta membantu usaha kecil menengah (UKM) untuk melawan pesatnya pembangunan mal.

"Kalau tugas utama itu bisa diatasi maka sangat layak ke depan Jokowi dipromosi sebagai calon presiden pada tahun 2019. Kalau kita terburu nafsu mengikuti hasil polling, maka saya khawatir kita akan kecewa sepertai kekecewaan kita terhadap Presiden SBY sekarang," jelasnya.

Oleh sebab itu, tambah Taliwang, pihaknya berbeda pendapat dengan sebagian orang, kelompok, dan mungkin partai politik yang mau mendorong Jokowi sebagai calon presiden sekarang ini.

"Saya berbeda faham dengan mereka yang tidak sabar ingin segera mengorbitkan Jokowi ke pentas nasional menjadi calon presiden."

Menurut Hatta, kita harus menunggu Jokowi menunaikan tugas utamanya di Jakarta dulu. Kalau tugas utama itu bisa diatasi, maka sangat layak ke depan Jokowi dipromosikan sebagai calon presiden pada tahun 2019.

"Kalau kita terburu nafsu mengikuti hasil polling, maka saya khawatir nasibnya akan sama seperti Presiden SBY sekarang," ujarnya.

Kini, dalam konteks kepemimpinan nasional, Jokowi harus meningkatkan kapasitas kenegarawanannya dulu.

"Bagaimana visinya tentang Indonesia ke depan dalam konteks geopolitik dan dunia. Bagaimana visinya menghadapi kekuatan kapitalis global dan kaitannya dengan produksi kemiskinan di negeri ini. Dan, masih banyak lagi yang perlu kita tahu dan dengar. Tidak sekadar kemampuan blusukan dan penguasaan soal-soal teknis kepemimpinan. Karena yang dibutuhkan Indonesia ke depan adalah kepemimpinan yang mampu menerobos seperti Soekarno atau Soeharto di eranya. Pemimpin yang menjawab tantangan pada masanya. Kita belum menangkap substansi ideologi Jokowi. Pemimpin yang hanya faham teknis, tetapi tidak ideologis paling disukai kapitalis global. Karena mereka memang butuh 'orang yang disuruh-suruh dan mengerjakan perintah itu dengan baik', meskipun populis. Mereka tidak suka yang punya potensi perlawanan atas nama ideologi 'dari para pesuruh' itu," papar Taliwang lagi.