Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Todung: Pembelokan Kasus Cebongan Menyesatkan

Kompas.com - 23/04/2013, 12:48 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Aktivis hak asasi manusia (HAM) Todung Mulya Lubis menilai telah terjadi pengalihan isu terkait kasus pembunuhan empat tahanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cebongan, Sleman, DI Yogyakarta. Isu pelanggaran HAM, kata Todung, dialihkan menjadi wacana pemberantasan premanisme.

Todung mengatakan, pengalihan itu terlihat dari berbagai spanduk bernada pembenaran terhadap pembunuhan empat tahanan yang diduga dilakukan 11 anggota Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Salah satu contoh, spanduk bertuliskan "Sejuta Preman Mati, Rakyat Yogya Tidak Rugi".

"Ini pengalihan isu yang menyesatkan, seolah kita membenarkan tindakan melawan hukum yang dilakukan pasukan Kopassus," kata Todung, saat diskusi Revitalisasi Sistem Keamanan di Lapas dan Rutan, di Jakarta, Selasa (23/4/2013).

Menurut Todung, semua pihak harus membantu pemberantasan premanisme, bukan memberantas preman. Pemberantasan premanisme itu, kata dia, harus dengan mengatasi pangkal penyebabnya seperti kesenjangan sosial, rendahnya pendidikan, lemahnya penegakan hukum.

"Penyelesaiannya bukan dengan menumpas preman dengan cara-cara tidak manusiawi. Kasus Petrus dulu kan menghabisi preman, tapi ternyata tidak habis," kata Todung.

Todung mengaku terkejut dengan penyataan Komandan Jenderal Kopassus Mayor Jendral TNI Agus Sutomo bahwa bersedia menggantikan hukuman 11 anak buahnya itu. Hal itu, menurut Todung, menunjukkan adanya jiwa korsa yang tidak sangat sehat di TNI.

Pasalnya, tambah Todung, tindakan 11 anggota Kopassus itu tanpa perintah atasan atau institusi sehingga Danjen Kopassus tak perlu sampai melakukan hal itu. "Tidak ada alasan membenarkan pembunuhan. Boleh ada jiwa Korsa, tapi bukan berarti perbuatan pidana dilegalisasi," ucapnya.

"Kalau peristiwa seperti Cebongan dibiarkan, hal serupa bisa terjadi lagi tidak hanya di lapas. Kalau di lapas saja bisa terjadi, apalagi di tempat-tempat yang tidak terjaga petugas. Rasa aman masyarakat menjadi terusik," pungkas Todung.

Seperti diberitakan, pihak TNI AD masih memproses 11 anggota Kopassus yang diduga terlibat peristiwa di Lapas Cebongan. Pembunuhan itu disebut berlatar belakang jiwa korsa yang kuat terkait pembunuhan Serka Santoso di Hugo's Cafe.

Empat orang yang disangka membunuh Santoso adalah Gameliel Yermiyanto Rohi Riwu, Adrianus Candra Galaja, Hendrik Angel Sahetapi alias Deki, dan Yohanes Juan Manbait. Mereka ditembak mati sebelum dinyatakan bersalah atau tidak oleh pengadilan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

    Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

    Nasional
    Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

    Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

    Nasional
    Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

    Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

    Nasional
    Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

    Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

    Nasional
    Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

    Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

    Nasional
    Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

    Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

    Nasional
    Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

    Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

    Nasional
    Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

    Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

    Nasional
    Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

    Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

    Nasional
    Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

    Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

    Nasional
    Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

    Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

    Nasional
    UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

    UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

    Nasional
    Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

    Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

    Nasional
    Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

    Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

    Nasional
    Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

    Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com