Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bakal Caleg PPP Dilarang Poligami?

Kompas.com - 19/04/2013, 19:53 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Setiap bakal calon anggota legislatif dari Partai Persatuan Pembangunan diminta untuk tidak memiliki lebih dari satu pasangan atau berpoligami.

Ketua Badan Pemenang Pemilu (Bapilu) PPP Fernita Darwis mengatakan, permintaan itu disampaikan oleh Ketua Umum PPP Suryadharma Ali. "Ini saya enggak bisa jamin, tapi Pak Suryadharma Ali pernah mengatakan jika seluruh fungsionaris dilarang untuk poligami," kata Fernita dalam diskusi politik bertema "Menggagas Pikiran Kartini, Jelang Pemilu 2014" di Komisi Pemilihan Umum, Jumat (19/4/2013).

Sementara itu, menanggapi persoalan ketersertaan perempuan minimal sebanyak 30 persen dari jumlah bakal caleg yang akan maju dalam Pemilu 2014, Fernita menyatakan bahwa partainya tidak mengalami kendala dalam hal tersebut. Ia mengatakan, sejak Suryadharma Ali terpilih sebagai Ketua Umum PPP, seluruh kader perempuan PPP telah dipersiapkan untuk menduduki posisi-posisi strategis. Tidak hanya itu, dari 77 daerah pemilihan yang ada, sebanyak 21 di antaranya menempatkan caleg perempuan di posisi nomor urut satu di dapil tersebut.

Sebelumnya, Fernita mengatakan bahwa PPP akan menyerahkan daftar calon sementara (DCS) ke KPU pada Senin (22/4/2013) mendatang. Proses penyerahan DCS itu akan dipimpin oleh pimpinan PPP dan jajaran pengurus DPD PPP pada pukul 09.00 WIB.

"Kami akan menyerahkan DCS secara serentak untuk wilayah pusat dan DPRD kabupaten/kota," kata Fernita di Kantor KPU, Rabu (17/4/2013).

Fernita mengatakan, dari 560 bakal caleg yang akan diajukan PPP, sebanyak 70 persen di antaranya merupakan kader internal PPP. Sisanya sebanyak 30 persen merupakan kader eksternal. Sejumlah artis juga akan ikut meramaikan jajaran bakal caleg yang maju dari PPP, seperti Angel Lelga, Lyra Virna, Mat Solar, dan Emilia Contesa.

Saat ditanya alasan mengapa ingin menyerahkan berkas daftar bakal caleg di akhir waktu pendaftaran, Fernita mengatakan, tanggal tersebut merupakan angka cantik bagi PPP. "Untuk jam karena sesuai nomor urut partai, yaitu nomor 9," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

    Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

    Nasional
    Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

    Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

    Nasional
    Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

    Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

    Nasional
    Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

    Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

    Nasional
    Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

    Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

    Nasional
    Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

    Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

    Nasional
    Nurul Ghufron Sengaja Absen Sidang Etik di Dewas KPK, Beralasan Sedang Gugat Aturan ke MA

    Nurul Ghufron Sengaja Absen Sidang Etik di Dewas KPK, Beralasan Sedang Gugat Aturan ke MA

    Nasional
    Korlantas Polri Ungkap Jasa Pemalsuan Pelat Khusus “ZZ”, Tarifnya Rp 55-100 Juta

    Korlantas Polri Ungkap Jasa Pemalsuan Pelat Khusus “ZZ”, Tarifnya Rp 55-100 Juta

    Nasional
    Absen di Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin, Surya Paloh: Terus Terang, Saya Enggak Tahu

    Absen di Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin, Surya Paloh: Terus Terang, Saya Enggak Tahu

    Nasional
    KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

    KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

    Nasional
    PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

    PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

    Nasional
    PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

    PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

    Nasional
    KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

    KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

    Nasional
    MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

    MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

    Nasional
    Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

    Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com