Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tangkal "Hacker", KPU Siapkan Rp 40 Miliar

Kompas.com - 15/04/2013, 16:55 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Guna mengantisipasi adanya serangan yang dilakukan oleh para hacker (peretas) terhadap Sistem Informasi Data Pemilih (Sidali), Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyiapkan dana Rp 40 milar untuk membangun jaringan teknologi informasi yang lebih baik. Anggaran tersebut dialokasikan dari dana pengadaan logistik kebutuhan Pemilu 2014 senilai Rp 5 triliun.

"Dana itu untuk membiayai keperluan pengadaan IT dari tingkat KPU Pusat Kabupaten atau Kota," kata Sekretaris Jenderal KPU Arif Rahman Hakim seusai penandatanganan MoU dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Gedung Smesco, Senin (15/4/2013).

Arif mengatakan, dari total anggaran Rp 40 miliar untuk membangun jaringan IT, dana terbesar akan digunakan untuk belanja bandwith serta jaringan. Sementara untuk server, hanya akan dilakukan penambahan jika memang diperlukan.

"Server pengadaannya sejak 2009. Saat ini sedang diaudit oleh BPPT dan Kominfo, apakah ada hardware atau aplikasi yang belum kita punyai sehingga perlu ditambah," ujarnya.

Sementara untuk mengantisipasi adanya serangan dari hacker seperti yang terjadi pada Pemilu 2009 lalu, saat itu lambang partai politik yang berubah menjadi gambar buah-buahan, Arif mengutarakan, pihaknya telah menjalin kerja sama dengan BPPT dan Kemenkominfo untuk membangun jaringan firewall. Bahkan, sejumlah staf BPPT dan Komenkominfo nantinya akan dilibatkan secara aktif di dalam suatu kelompok kerja yang akan menangani persoalan IT yang mungkin akan dihadapi KPU.

"Kita dapat backup full dari BPPT sebanyak 16 orang untuk mendampingi kami. Bahkan, kita juga bekerja sama dengan Lembaga Sandi Negara untuk mengamankan IT kita," katanya.

Arif mengharapkan seluruh pengembangan IT, mulai dari sistem aplikasi pemutakhiran data pemilih, sistem aplikasi pencalonan legislatif, sistem aplikasi penghitungan suara dan logistik dapat selesai pada tahun ini.

"Karena operasional ke PPS dan PPK, paling tidak sampai PPK sudah selesai sehingga di tahun 2014 sudah dapat digunakan," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

    Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

    Nasional
    Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

    Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

    Nasional
    Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

    Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

    Nasional
    Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

    Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

    Nasional
    Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

    Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

    Nasional
    Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

    Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

    Nasional
    Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

    Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

    Nasional
    15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

    15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

    Nasional
    Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

    Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

    Nasional
    Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

    Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

    Nasional
    Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

    Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

    Nasional
    Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

    Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

    Nasional
    9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

    9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

    Nasional
    Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

    Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com