Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Alasan SBY Layak Jadi Ketum Versi Fraksi Partai Demokrat

Kompas.com - 28/03/2013, 12:53 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Dua hari menjelang perhelatan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat, suara dukungan terhadap Susilo Bambang Yudhoyono untuk menjadi ketua umum partai itu terus menguat. Bahkan, fraksi yang mewakili partai ini di Dewan Perwakilan Rakyat merasa perlu membuat pernyataan dukungan, lengkap dengan alasannya.

"Fraksi Partai Demokrat mendukung penuh pencalonan Bapak SBY selaku ketua umum Partai Demokrat," ujar Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf dalam jumpa pers di Kompleks Parlemen, Kamis (28/3/2013). Dia mengatakan, ada beberapa pertimbangan Fraksi Partai Demokrat di DPR yang mendukung SBY sebagai ketua umum.

Pertama, SBY sebagai Presiden dari 2004 sudah menunjukkan prestasi dengan mengangkat pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 6,5 persen. Padahal, ekonomi dunia saat ini masih dilanda krisis.

Kedua, Partai Demokrat saat ini mendapat cobaan di mana partai ini harus kembali mengangkat citranya sebagai partai yang giat melakukan pemberantasan korupsi sehingga sosok SBY dinilai mampu mengangkat partai itu.

"Ketiga, tidak ada aturan ataupun undang-undang yang melarang Presiden menjabat atau merangkap sebagai ketum parpol. Ini sudah banyak yang presiden juga ketua umum partai, tidak hanya di Indonesia, tapi juga di luar negeri," ujar Nurhayati.

Nurhayati pun meminta dukungan dan doa agar Partai Demokrat bisa kembali menata dan membersihkan partainya. "Kami hargai kritik dan saran masyarakat, tapi tolong hargai dan doakan kami, dukung agar Partai Demokrat bisa kembali jadi partai yang diinginkan masyarakat dalam memberantas korupsi," ucap dia.

Nurhayati mengaku SBY hingga saat ini memang belum memberikan keputusan apakah akan maju atau tidak dalam bursa calon ketua umum Partai Demokrat. Jika SBY bersedia, Nurhayati mengatakan, seluruh kader Partai Demokrat yang berada di bawah Fraksi Partai Demokrat siap menyukseskan pencalonan SBY.

Partai Demokrat akan melakukan Kongres Luar Biasa (KLB) pada tanggal 30-31 Maret 2013. KLB itu dilakukan untuk memilih ketua umum baru menggantikan Anas Urbaningrum.

Saat ini, sejumlah kader internal namanya mulai disebut-sebut masuk dalam bursa calon ketum, yakni Saan Mustopa, Tri Dianto, Marzuki Alie, Hadi Utomo, hingga Syarief Hasan. Namun, setelah pertemuan di Cikeas pada pekan lalu, dukungan justru menguat ke arah keluarga Cikeas, terutama SBY dan dua anggota keluarganya, Ani Yudhoyono dan Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas).

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: Jelang KLB Demokrat

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

    Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

    Nasional
    Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

    Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

    Nasional
    Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

    Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

    Nasional
    Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

    Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

    Nasional
    Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

    Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

    Nasional
    Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

    Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

    Nasional
    Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

    Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

    Nasional
    15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

    15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

    Nasional
    Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

    Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

    Nasional
    Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

    Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

    Nasional
    Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

    Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

    Nasional
    Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

    Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

    Nasional
    9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

    9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

    Nasional
    Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

    Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

    Nasional
    Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

    Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com