Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perlawanan Anas Menjadi Alat Tawar Politik

Kompas.com - 02/03/2013, 06:41 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum harus bijak menghadapi tuntutan banyak pihak yang memintanya mengungkap kasus korupsi yang ia ketahui. Situasi politik sekarang harus dilihat sebelum mengambil langkah.

”Kalau memang yang akan diungkap Anas itu bisa membuat situasi politik sangat panas dan bisa mengganggu stabilitas nasional, dia harus benar-benar mempertimbangkannya,” kata pengamat politik dari Soegeng Sarjadi Syndicate, Sukardi Rinakit, Jumat (1/3/2013), di Jakarta.

Namun, kata Sukardi, Anas punya hak untuk melakukan perlawanan dengan mengungkap kasus korupsi lain yang diketahuinya. ”Pengungkapan itu akan menjadi bagian dari bargaining (alat tawar) politik Anas di internal Demokrat. Dan, itu sah dilakukan,” tuturnya.

Menurut Sukardi, saat ini memang ada banyak pihak yang ingin membuat kasus Anas menjadi momentum untuk mengungkap praktik kriminalisasi dalam politik di Indonesia. ”Kalau istilah saya, ada yang ingin mendorong Anas menjadi whistle blower untuk mengungkap praktik ’demokrasi kriminal’ yang sedang terjadi,” katanya.

Namun, peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Oce Madril, mengatakan, Anas belum mengungkap informasi baru. Jika ”halaman baru” yang diisyaratkan bakal dibuka Anas ternyata data lama, Anas tidak memberikan perkembangan baru. Seolah-olah dia menampilkan diri sebagai korban atau dizalimi.

”Sampai sekarang, komentar Anas justru hanya menjadi pencitraan, permainan retorika, atau jadi gosip-gosip politik,” katanya. Untuk menghindari itu, Anas diminta sungguh-sungguh mau membongkar kasus-kasus korupsi yang ia ketahui.

Kemarin, dua rombongan mendatangi kediaman Anas di Duren Sawit, Jakarta Timur. Massa dari Aliansi Nasional Anti SBY (ANAS) mendatangi kediaman Anas sekitar pukul 10.00. Setelah bertemu Anas, mereka sempat melakukan orasi di samping rumah Anas. Koordinator ANAS Asbit Patanagara mengungkapkan, pihaknya ingin mendukung niat Anas untuk membuka kasus-kasus korupsi yang diketahuinya.

Sekitar pukul 15.00, massa dari Laskar Anti Korupsi Pejuang 45 juga mendatangi rumah Anas, tetapi tak bisa mendekat karena dihadang polisi. Sekretaris Jenderal Laskar Anti Korupsi Pejuang 45 Hasbi Ibrahim mengatakan, ”Pak Anas jangan hanya banyak bicara, tapi buktikan berani bongkar kasus-kasus korupsi besar.”

Sementara itu, pengacara Anas, Firman Wijaya, mengatakan, kliennya tidak pas diposisikan sebagai justice collaborator (rekan keadilan). Posisi justice collaborator hanyalah untuk orang yang terlibat dalam kasus hukum. (K02/IAM)

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Skandal Proyek Hambalang
Krisis Demokrat

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

    Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

    Nasional
    Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

    Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

    Nasional
    MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

    MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

    Nasional
    Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

    Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

    Nasional
    Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

    Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

    [POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

    Nasional
    Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

    Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

    Nasional
    Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

    Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

    Nasional
    Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

    Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

    Nasional
    Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

    Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

    Nasional
    Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

    Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

    Nasional
    Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

    Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

    Nasional
    Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

    Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com