Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Yudhoyono Pun Ikut Cemas

Kompas.com - 05/02/2013, 08:53 WIB

JEDDAH, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengakui, sejumlah kader Partai Demokrat merasa sangat prihatin dan cemas mendalam atas posisi partai yang anjlok dalam hasil survei. Pernyataan itu disampaikan Presiden SBY menjawab pertanyaan pada jumpa pers, Senin, di Jeddah, Arab Saudi.

Wartawan Kompas Rikard Bagun dari Jeddah, Senin (4/2), melaporkan, pernyataan itu disampaikan Presiden sebelum bertolak ke Mekkah untuk ibadah umrah. 

”Saya terus-menerus mendapat pesan pendek (SMS) tentang kemerosotan dukungan terhadap Partai Demokrat, sekurang-kurangnya menurut Lingkaran Survei Indonesia (LSI). Jika dalam Pemilu 2009 Partai Demokrat mendapat dukungan 21 persen, posisinya kini tinggal 8 persen,” kata SBY sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat ketika ditanya soal calon presiden dari Partai Demokrat untuk Pemilu 2014.

Anjoknya dukungan terhadap Partai Demokrat diakui bukan hanya terlihat dalam hasil survei LSI, melainkan juga pada lembaga-lembaga survei lain. ”Terus terang sejumlah kader menilai posisi Partai Demokrat sekarang sudah berbahaya, SOS. Ada yang juga menyebut sudah menyentuh angka merah. Sudah ada kecemasan dan keprihatinan mendalam tentang Partai Demokrat,” katanya.

Secara tidak langsung, SBY sebagai Ketua Dewan Pembina Demokrat berpandangan, kemerosotan posisi Partai Demokrat, antara lain, karena pengaruh sejumlah kadernya yang berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

”Timbul semacam kegusaran di kalangan Partai Demokrat karena sejumlah kasus kader Partai Demokrat terkesan sengaja dibiarkan berlarut-larut. Sudah hampir dua tahun dibiarkan tak menentu,” kata SBY. ”Saya sendiri, dari tanah ini, dari Jeddah ini, mengharapkan KPK menjalankan tugas sebaik-baiknya dengan tanggung jawab. KPK tidak boleh tebang pilih. Itu posisi saya,” ujarnya menambahkan.

Penyelesaian kasus yang terkatung-katung di KPK, menurut dia, memberi dampak kemerosotan terhadap posisi Partai Demokrat. ”Apalagi ada media tertentu yang terus-menerus memberitakannya,” lanjut SBY, tanpa memerinci nama medianya.

Presiden meminta KPK segera menuntaskan berbagai kasus secara tepat dan jelas. ”Jika salah katakan salah, jika benar katakan benar. Termasuk kasus Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang mendapat sorotan luas masyarakat, tetapi KPK belum menentukan putusannya,” tuturnya.

Lebih jauh, Presiden mengakui telah diminta para kader untuk segera turun tangan dan mengambil alih tanggung jawab atas Partai Demokrat agar tidak merosot lebih dalam lagi. ”Saya belum langsung menjawab. Saya perlu pikir dalam-dalam sebelum memberi jawaban yang akan disampaikan dalam hari-hari ini. Namun, terpenting, solusi yang diambil harus rasional,” ujarnya.

Soal Anas Urbaningrum

Kemarin, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Jero Wacik, di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Jakarta, menyatakan lagi, Demokrat saat ini sedang terpuruk dan meminta Yudhoyono turun tangan. Pernyataan serupa muncul dari Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Marzuki Alie dan anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Amir Syamsuddin.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengatakan, hasil survei itu harus ditanggapi serius oleh semua kader partai ini. Jero membantah bahwa dirinya menginginkan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mundur.

Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf berpendapat, Yudhoyono tidak perlu didesak untuk menyelamatkan Partai Demokrat. Sekretaris DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Irfan Gani, kemarin, menyatakan, Anas masih mendapat dukungan pengurus di tingkat provinsi dan kota/kabupaten. Irfan yakin mundurnya Anas bukan jaminan elektabilitas Demokrat membaik. (COK/Ong/LOK/k02/DIK/EVY/ATO)

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Demokrat "Terjun" Bebas

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

    MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

    Nasional
    Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

    Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

    Nasional
    MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

    MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

    Nasional
    Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

    Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

    Nasional
    Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

    Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

    Nasional
    Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

    Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

    Nasional
    Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

    Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

    Nasional
    KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

    KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

    Nasional
    Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

    Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

    Nasional
    Jokowi Ingatkan BPKP untuk Cegah Penyimpangan, Bukan Cari Kesalahan

    Jokowi Ingatkan BPKP untuk Cegah Penyimpangan, Bukan Cari Kesalahan

    Nasional
    Indonesia Jadi Tuan Rumah WWF 2024, Fahira Idris Paparkan Strategi Hadapi Tantangan SDA

    Indonesia Jadi Tuan Rumah WWF 2024, Fahira Idris Paparkan Strategi Hadapi Tantangan SDA

    Nasional
    Asa PPP Tembus Parlemen Jalur MK di Ambang Sirna

    Asa PPP Tembus Parlemen Jalur MK di Ambang Sirna

    Nasional
    Ingatkan BPKP Jangan Cari-cari Kesalahan, Jokowi: Hanya Akan Perlambat Pembangunan

    Ingatkan BPKP Jangan Cari-cari Kesalahan, Jokowi: Hanya Akan Perlambat Pembangunan

    Nasional
    Ada Serangan Teroris di Malaysia, Densus 88 Aktif Monitor Pergerakan di Tanah Air

    Ada Serangan Teroris di Malaysia, Densus 88 Aktif Monitor Pergerakan di Tanah Air

    Nasional
    Mahfud Blak-blakan Hubungannya dengan Megawati Semakin Dekat Sesudah Ditunjuk Jadi Cawapres

    Mahfud Blak-blakan Hubungannya dengan Megawati Semakin Dekat Sesudah Ditunjuk Jadi Cawapres

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com