Pejabat Kemenag Jadi Tersangka Baru Kasus Al Quran

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Al Quran di Kementerian Agama tahun anggaran 2011-2012. Tersangka baru itu adalah Direktur Urusan Agama Islam Pembinaan Syariah, Direktorat Jenderal Pembinaan Masyarakat (Bimas) Islam, Ahmad Jauhari. Dia diduga melakukan penyalahgunaan wewenang untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, namun justru merugikan keuangan negara.

"AJ ini adalah pejabat pembuat komitmen di Ditjen Bimas Islam Kemenag," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Kamis (10/1/2013).

KPK menjerat Jauhari degan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pdana Korupsi. Menurut Johan, penetapan Jauhari sebagai tersangka ini merupakan pengembangan penyidikan kasus dugaan penerimaan suap terkait kepengurusan anggaran proyek Al Quran dan laboratorium Kemenag yang menjerat anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Zulkarnaen Djabar berserta putranya, Dendy Prasetya.

KPK menduga ada indikasi kerugian negara akibat penyalahgunaan wewenang yang diduga dilakukan Jauhari. Mengenai nilai kerugian negara dalam kasus baru ini, Johan mengatakan hal itu masih dalam kajian. "KPK sedang melakukan analisis terhadap kasus ini, termasuk kerugian negara karena diduga dalam pengadaan Al Quran itu terjadi penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara," tambahnya.

Johan juga mengatakan, KPK tidak berhenti pada Jauhari. Jika dalam pengembangannya ditemukan dua alat bukti yang cukup, KPK bisa saja menetapkan tersangka baru. Adapun Jauhari telah dinonaktifkan dari Kemenag. Dia dan Sekretaris di Ditjen Bimas Islam Abdul Karim dinonaktifkan karena terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan hasil investigasi internal Kemenag.

Penonaktifan keduanya juga dilakukan dalam rangka mempermudah mereka menjalani proses hukum di KPK. Jauhari dan Abdul Karim beberapa kali diperiksa KPK sebagai saksi untuk Zulkarnaen dan Dendy.

Selengkapnya, ikuti di topik pilihan:
DUGAAN KORUPSI PENGADAAN AL QURAN