Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dicari, Kader Demokrat Paham Olahraga untuk Jadi Menpora!

Kompas.com - 04/01/2013, 13:30 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrat menyambut baik langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mencari pengganti Menteri Pemuda dan Olahraga dari partainya. Namun, orang yang terpilih sebagai Menpora diharapkan sudah mengerti tentang dunia olahraga dan kepemudaan.

"Persoalan yang jadi pengganti Andi bukan istimewa bagi kita. Kita sudah menyerahkan itu pada hak prerogatif Presiden. Sebelumnya, sudah saya sampaikan bahwa diharapkan Menpora dari Demokrat," ujar anggota Fraksi PD Max Sopacua, Jumat (4/1/2013), saat dihubungi wartawan.

Meski demikian, Max mengaku, partainya belum menyiapkan nama untuk mengisi pos Menpora. Pengurus Demokrat, katanya, belum berbicara dengan Presiden SBY dan juga Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

"Siapa saja kita dukung. Itu pilihan SBY, meskipun jatah Demokrat," imbuh anggota Komisi I DPR tersebut.

Lebih lanjut, Max menilai pengisi pos Menpora selanjutnya lebih baik bukan orang baru di dunia olahraga ataupun kepemudaan. "PSSI saja tidak bisa dibenahi. Paling tidak orang yang mengerti olahraga dan pemuda. Tolok ukurnya paling tidak memiliki pengalaman kepemudaan," ucapnya.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan, saat ini tidak ada rencana untuk melakukan reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Bersatu II. Presiden hanya akan mengisi posisi Menteri Pemuda dan Olahraga. Presiden mengatakan, dirinya perlu memberi penjelasan mengenai isu reshuffle agar ada kepastian bagi jajaran menteri. Hanya saja, Presiden tidak bisa menjamin apakah hingga 2014 tidak akan ada reshuffle. Presiden meminta semua menteri bekerja dengan baik.

"Yang jelas pada titik ini tidak ada reshuffle," kata Presiden saat jumpa pers di pinggir dermaga.

Presiden memastikan pengganti Menpora berasal dari Partai Demokrat untuk memenuhi komposisi menteri yang berasal dari parpol koalisi. Dengan demikian, menurut Presiden, akan memenuhi rasa keadilan bagi Demokrat lantaran posisi Menpora sebelumnya diisi Andi Alfian Mallarangeng, kader Demokrat.

Kepastian itu disampaikan Presiden untuk meluruskan pemberitaan mengenai posisi Menpora belakangan ini. Banyak tokoh yang disebut masuk dalam daftar calon menpora, baik berasal dari Demokrat, parpol yang tergabung dalam koalisi pemerintahan, oposisi, maupun kalangan profesional.

Presiden mengaku tak mau nantinya disalahkan oleh tokoh-tokoh yang disebut media jika ternyata tidak terpilih. Padahal, kata dia, nama-nama itu bukan berasal darinya. "Nanti marahnya sama saya," kata Presiden.

Selengkapnya, baca:
BERBURU KURSI MENPORA

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

    PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

    Nasional
    Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

    Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

    Nasional
    KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

    KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

    Nasional
    Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

    Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

    Nasional
    Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

    Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

    Nasional
    Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

    Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

    Nasional
    Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

    Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

    Nasional
    Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

    Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

    Nasional
    Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

    Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

    Nasional
    Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

    Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

    Nasional
    Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

    Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

    Nasional
    Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

    Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

    Nasional
    Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

    Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

    Nasional
    KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

    KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

    Nasional
    Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

    Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com