Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri Agama : Muslim Boleh Ucapkan Selamat Natal

Kompas.com - 24/12/2012, 20:52 WIB
Ilham Khoiri

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kaum Muslim di Indonesia boleh mengucapkan "Selamat Natal" kepada kaum Kristiani yang sedang merayakan Natal. Ini bukan untuk ikut ritual agama Kristen atau Katholik, melainkan wujud toleransi kepada umat beragama yang berbeda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Ini (ucapan selamat Natal) boleh, ini bukan ritual. Ini penghargaan atas sesama kaum beragama dan sesama masyarakat Indonesia," kata Menteri Agama, Suryadharma Ali, di Jakarta, Senin (24/12/2012).

Beberapa waktu belakangan ini, mencuat kontoversi seputar wacana ucapan "Selamat Natal" oleh umat Islam kepada umat Kristiani (Protestan atau Katholik). Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amien, misalnya, pernah menyatakan, bahkan ucapan itu dianggap haram. Pendapat ini tidak disetujui sebagian ulama lain karena ucapan itu dinilai sebagai ekspresi toleransi dan tidak akan menganggu keimanan seorang Muslim.

Suryadharma Ali mengungkapkan, pendapat bahwa ucapan "Selamat Natal" adalah haram itu perlu dilihat, apakah pernyataan tersebut sebagai fatwa atas nama lembaga atau pendapat pribadi. Meski ada pendapat semacam itu, sebenarnya arus utama masyarakat Muslim di Indonesia tetap merujuk kepada sikap pemerintah.

"Selama ini pemerintah tidak mempersoalkan ucapan 'Selamat Natal' atau hari raya agama lain. Presiden, wakil presiden, dan menteri agama selalu menghargai perayaan Natal bersama," katanya.

Menurut Suryadharma, ucapan selamat Natal merupakan wujud toleransi yang selama ini kita bangun di Indonesia. "Jadi, ucapan Natal itu boleh. Itu penghargaan atas sesama umat beragama di Indonesia," katanya.

Meski demikian, Menteri Agama juga menghargai atas adanya pendapat yang berbeda. " Kalau ada yang tak setuju (dengan sikap pemerintah), kita hormati juga," katanya.

Dia menjelaskan, dalam hukum Islam, ulama selalu merujuk pada sumber-sumber hukum, yaitu Al Quran, Sunnah, ijma, dan qiyas. Meski rujukan sama, ulama yang memiliki kedalaman ilmu dapat mengkaji masalah dengan pendekatan yang berbeda-beda. Hasilnya juga bisa berbeda.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com