Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKB Pertimbangkan Pencalonan Rhoma Irama

Kompas.com - 02/12/2012, 18:08 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Helmy Faisal Zaini membenarkan adanya pertemuan Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar dan penyanyi dangdut, Rhoma Irama. Pertemuan itu antara lain membahas soal dukungan PKB kepada Rhoma sebagai calon presiden pada Pemilihan Umum 2014.

"Benar, tadi ketemuan jam satu siang," ujar Helmy saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Minggu (2/12/2012). Helmy adalah satu dari sekian pengurus DPP PKB yang ikut pertemuan di Restoran Al Jazirah, Menteng, Jakarta Pusat itu.

Sebagaimana diberitakan Tribunnews, dalam pertemuan itu, partai tersebut siap mempertimbangkan pencalonan Rhoma sebagai presiden. Namun, PKB masih perlu melakukan pembicaraan lanjutan terkait pencalonan "Raja Dangdut" tersebut.

Sebelumnya, Ketua DPP PKB Abdul Malik Haramain menyatakan bahwa semua warga negara berhak mengajukan diri sebagai capres lewat partai yang didirikan almarhum KH Abdurahman Wahid atau Gus Dur tersebut. "Saya usulkan, PKB besok memakai mekanisme konvensi. Kelebihannya, hasil konvensi ini bisa mengukur soal elektabilitas, popularitas, potensi dan sebagainya," ujar Malik yang juga Ketua Panitia Kerja DPR RI dalam RUU Organisasi Masyarakat.

Anggota Komisi II DPR RI ini mengatakan, banyak hal positif yang timbul jika partainya menggunakan mekanisme tersebut. Oleh karena itu, mekanisme penjaringan capres yang bakal dibahas mengarah pada konvensi, tidak seperti partai lain. Malik mengatakan, selama ini PKB menggunakan konvensi di setiap pilkada melalui Musyawarah Kebangkitan Bangsa (muskib). Dalam forum ini, PKB tidak membatasi siapa yang berhak mengikuti muskib karena semua orang di luar partai boleh mendaftar.

"Muskib ini tidak lain dan tidak beda dalam bentuk lain. Kalau penjaringan presiden memakai forum ini sudah lazim dipakai. Peserta konvensi dari internal dan eksternal yakni partai lain, birokrat, artis, kalangan profesional," ujarnya.

Malik mengatakan, penilaian atas calon-calon tersebut dibawa ke DPP PKB. Penilaian itu meliputi aspek moralitas, faktor kompetensi dan pengalaman, popularitas, dan elektabilitas calon. Biasanya, sosialisasi dilakukan enam bulan sebelum digelar konvensi.

Selain Rhoma, ada sejumlah nama lain yang pernah digodok secara serius di forum tersebut, antara lain Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD dan Ketua Umum Muhaimin Iskandar. PKB juga masih menggalang komunikasi dengan sejumlah nama yang sudah tegas maju sebagai capres.

Selain syarat umum tersebut di atas, kata Malik, dalam forum itu juga diajukan syarat khusus kepada capres, misalnya harus bersih dari masalah hukum. Jika kandidat tersandung masalah hukum, maka jelas kredibilitasnya di mata publik akan diragukan.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

    Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

    Nasional
    Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

    Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

    Nasional
    Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

    Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

    Nasional
    Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

    Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

    Nasional
    KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

    KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

    Nasional
    Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

    Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

    Nasional
    Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

    Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

    Nasional
    Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

    Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

    Nasional
    Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

    Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

    Nasional
    Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

    Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

    Nasional
    Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

    Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

    Nasional
    Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

    Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

    Nasional
    Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

    Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

    Nasional
    Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

    Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

    Nasional
    Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

    Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com