Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKB Pertimbangkan Pencalonan Rhoma Irama

Kompas.com - 02/12/2012, 18:08 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Helmy Faisal Zaini membenarkan adanya pertemuan Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar dan penyanyi dangdut, Rhoma Irama. Pertemuan itu antara lain membahas soal dukungan PKB kepada Rhoma sebagai calon presiden pada Pemilihan Umum 2014.

"Benar, tadi ketemuan jam satu siang," ujar Helmy saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Minggu (2/12/2012). Helmy adalah satu dari sekian pengurus DPP PKB yang ikut pertemuan di Restoran Al Jazirah, Menteng, Jakarta Pusat itu.

Sebagaimana diberitakan Tribunnews, dalam pertemuan itu, partai tersebut siap mempertimbangkan pencalonan Rhoma sebagai presiden. Namun, PKB masih perlu melakukan pembicaraan lanjutan terkait pencalonan "Raja Dangdut" tersebut.

Sebelumnya, Ketua DPP PKB Abdul Malik Haramain menyatakan bahwa semua warga negara berhak mengajukan diri sebagai capres lewat partai yang didirikan almarhum KH Abdurahman Wahid atau Gus Dur tersebut. "Saya usulkan, PKB besok memakai mekanisme konvensi. Kelebihannya, hasil konvensi ini bisa mengukur soal elektabilitas, popularitas, potensi dan sebagainya," ujar Malik yang juga Ketua Panitia Kerja DPR RI dalam RUU Organisasi Masyarakat.

Anggota Komisi II DPR RI ini mengatakan, banyak hal positif yang timbul jika partainya menggunakan mekanisme tersebut. Oleh karena itu, mekanisme penjaringan capres yang bakal dibahas mengarah pada konvensi, tidak seperti partai lain. Malik mengatakan, selama ini PKB menggunakan konvensi di setiap pilkada melalui Musyawarah Kebangkitan Bangsa (muskib). Dalam forum ini, PKB tidak membatasi siapa yang berhak mengikuti muskib karena semua orang di luar partai boleh mendaftar.

"Muskib ini tidak lain dan tidak beda dalam bentuk lain. Kalau penjaringan presiden memakai forum ini sudah lazim dipakai. Peserta konvensi dari internal dan eksternal yakni partai lain, birokrat, artis, kalangan profesional," ujarnya.

Malik mengatakan, penilaian atas calon-calon tersebut dibawa ke DPP PKB. Penilaian itu meliputi aspek moralitas, faktor kompetensi dan pengalaman, popularitas, dan elektabilitas calon. Biasanya, sosialisasi dilakukan enam bulan sebelum digelar konvensi.

Selain Rhoma, ada sejumlah nama lain yang pernah digodok secara serius di forum tersebut, antara lain Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD dan Ketua Umum Muhaimin Iskandar. PKB juga masih menggalang komunikasi dengan sejumlah nama yang sudah tegas maju sebagai capres.

Selain syarat umum tersebut di atas, kata Malik, dalam forum itu juga diajukan syarat khusus kepada capres, misalnya harus bersih dari masalah hukum. Jika kandidat tersandung masalah hukum, maka jelas kredibilitasnya di mata publik akan diragukan.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

    Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

    Nasional
    Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

    Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

    Nasional
    Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

    Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

    Nasional
    Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

    Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

    Nasional
    PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

    PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

    Nasional
    Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

    Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

    Nasional
    Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

    Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

    Nasional
    Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

    Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

    Nasional
    Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

    Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

    Nasional
    Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

    Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

    Nasional
    Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

    Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

    Nasional
    Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

    Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

    Nasional
    Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

    Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

    Nasional
    Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

    Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

    Nasional
    Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

    Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com