Presiden: Kepala Daerah, Polisi, TNI Harus Aktif di Jejaring Sosial

JAKARTA, KOMPAS.com — Perkembangan pesat teknologi membuat penyebaran informasi semakin cepat, khususnya melalui jejaring sosial di dunia maya. Namun, mudahnya peredaran informasi itu terkadang membawa dampak negatif, terutama ketika informasi itu tidak benar. Tak jarang, beredarnya informasi yang tidak benar atau bernada provokasi menimbulkan konflik horizontal seperti terjadi di berbagai daerah. Kekerasan hingga kerusuhan terjadi.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga melihat permasalahan itu. Presiden menginstruksikan kepada kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati/wali kota, hingga jajaran di bawahnya serta kepala polda, kepala polres, dan jajaran di bawahnya untuk aktif di jejaring sosial.

Instruksi Presiden itu disampaikan ketika memberikan pengarahan kepada gubernur, bupati/wali kota, kepala polda, kepala polres, panglima kodam, dan komandan korem seluruh Indonesia, di Hotel Sahid Jakarta, Jumat (30/11/2012).

"Sekarang era media sosial, masuklah di situ. Jangan dibiarkan berita yang tidak benar, menghasut, memprovokasi, tidak akurat. Segera masuk, luruskan, didik rakyat kita agar tidak timbulkan keonaran," kata Presiden.

Presiden juga meminta agar para kepala daerah serta pimpinan aparat keamanan selalu berkomunikasi dengan wartawan, khususnya ketika konflik terjadi. Komunikasi yang baik dengan media, kata Presiden, dapat mencegah keadaan semakin parah akibat pemberitaan yang tidak tepat.

"Pers pun punya kode etik, sayang kepada bangsa dan negaranya. (Jangan membuat) pemberitaan tidak tepat, membikin makin keras, makin berdarah," ujarnya.