Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Yenny: Gus Dur Lengser Bukan karena Kasus Korupsi

Kompas.com - 29/11/2012, 15:21 WIB
Aditya Revianur

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Putri Presiden ke-4 RI, Almarhum KH Abdurahman Wahid atau Gus Dur, Yenny Wahid, mengatakan bahwa permintaan maaf politikus Partai Demokrat, Sutan Bhatoegana, dimaksudkan untuk meluruskan sejarah. Seperti diketahui, pernyataan Sutan yang menyebutkan  Gus Dur dilengserkan dari jabatannya karena skandal kasus Buloggate dan Bruneigate. Menurut Yenny, alasan pelengseran Gus Dur bukan seperti yang diungkapkan Sutan.

"Kami keluarga Wahid dan nahdliyin menerima permintaan maaf Beliau (Sutan). Momen ini sekaligus buat pelurusan sejarah bahwa Gus Dur diturunkan bukan karena kasus korupsi, melainkan karena ketegangan antara DPR/MPR dan pemerintah saat itu," kata Yenny di kediaman Gus Dur, Ciganjur, Jakarta, Kamis (29/11/2012).

Yenny mengatakan, ketegangan antara lembaga legislatif dan eksekutif saat itu karena pergantian kepala Polri. Saat itu, Gus Dur mengganti Kapolri Jenderal (Pol) R Suroyo Bimantoro dengan Jenderal (Pol) Chairudin Ismail tanpa sepengetahuan legislatif. Menurut Yenny, hal itu membuat legislatif naik pitam.

"Itu karena Gus Dur tidak berkonsultasi dengan mereka (legislatif). Jadi bukan karena kasus korupsi," tuturnya.

Akan tetapi, ia menyatakan apresiasi atas langkah yang dilakukan Sutan berkat inisiatif Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Pernyataan Sutan, dipahaminya merupakan pernyataan individu, dan tidak mewakili partai.

"Pernyataan antara Pak Sutan dan Partai Demokrat ini harus dipisahkan. Keluarga mengimbau pendukung dan pencinta Gus Dur untuk menyikapinya dengan dewasa. Pasalnya, ada itikad baik (petinggi Partai Demokrat) untuk datang langsung ke sini," kata Yenny. 

Ia pun menganggap polemik ini berakhir dengan adanya permintaan maaf dari Sutan. 

Seperti diberitakan sebelumnya, Sutan Bhatoegana akhirnya meminta maaf kepada keluarga besar Nahdlatul Ulama (NU) terkait pernyataannya, yang dianggap menghina Almarhum Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Dalam sebuah diskusi, Sutan menyebutkan bahwa Gus Dur, Presiden ke-4 RI, lengser karena skandal korupsi Buloggate dan Bruneigate. Pernyataan ini mengundang kemarahan dari kalangan nahdliyin dan pengagum Gus Dur. Sutan pun dituntut untuk meminta maaf.

"Jika ada yang kurang berkenan, segera saya ralat sekaligus mohon maaf. Semoga ini bisa berdampak positif agar tidak terjadi ketegangan, terutama agar keluarga besar NU dan Partai Demokrat tidak ada gesekan," kata Sutan di kediaman keluarga Gus Dur di Ciganjur, Jakarta Selatan, Kamis (29/11/2012).

Sutan mengatakan, permintaan maaf baru disampaikannya pada hari ini karena harus berkonsultasi dengan internal Partai Demokrat. Ia tak ingin ada salah tafsir atas pernyataannya. "Saya berkata jujur, dibilang salah. Serba salah. Saya diam, dibilang sombong. Makanya saya konsultasi dulu," katanya.

Baca juga:
Akhirnya, Sutan Minta Maaf kepada Keluarga Gus Dur dan NU

Dianggap Hina Gus Dur, Ini Jawaban Sutan
Sutan Hina Gus Dur, Anas Minta Maaf
Emosi Warga Nahdliyin Bisa Memuncak
Gus Dur Dilecehkan, Garda Bangsa Jatim Marah
Lecehkan Gus Dur, Sutan Bhatoegana Didemo

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com