Kamis, 31 Juli 2014

News / Nasional

Skandal Hambalang

BAKN Yakin Andi Mallarangeng Terlibat

Rabu, 14 November 2012 | 15:53 WIB

Berita terkait

JAKARTA, KOMPAS.com Hasil telaah Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) mencantumkan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng sebagai pihak yang bertanggung jawab atas proyek Hambalang. Andi disebut melakukan dua jenis pelanggaran.

Hal ini berbeda dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelumnya yang hanya menyimpulkan Andi hanya melakukan pembiaran kewenangannya dipakai Sesmenpora Wafid Muharram. "Sebagai seorang menteri, apa iya tidak tahu? Karena menurut WM (Wafid Muharram), dia selalu melapor ke menterinya. Sementara Menteri bilang tidak tahu," ujar Ketua BAKN Sumarjati Arjoso, Rabu (14/11/2012), di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Padahal, lanjutnya, ada pertemuan Menpora Andi Mallarangeng di rumahnya di kawasan Cilandak untuk meneruskan proyek Hambalang. Di situ, Andi juga meminta penambahan anggaran. Di dalam hasil telaah BAKN, Andi Mallarangeng dinilai sudah melakukan pelanggaran dalam memenuhi persyaratan untuk diajukan menjadi tahun jamak dan pelanggaran dalam pemilihan rekanan proyek Hambalang.

Wakil Ketua BAKN Yahya Sacawiria menjelaskan, pemegang anggaran di kementerian adalah menteri. Sementara kuasa pengguna anggaran (KPA) diemban oleh sekretaris menteri. "Kewenangan pengguna anggaran ini tidak sebangun dengan kuasa pengguna anggaran sehingga suka atau tidak suka tidak bisa didelegasikan," ujar Yahya.

Lebih lanjut, Sumarjati menilai seorang menteri tidak bisa disebut bertanggung jawab secara moral atas penggunaan anggaran. Pasalnya, sudah ada ketentuan yang menyebutkan kewenangan menteri dalam mengelola anggaran.

"Seharusnya, dia (Andi Mallarangeng) tidak mungkin tidak tahu karena itu kewenangan dia. Kewenangan itu melekat padanya. Contoh saja, mantan Menteri Kesehatan Ahmad Sujudi (terpidana kasus korupsi pengadaan alat kesehatan) yang akhirnya masuk penjara karena persoalan delegasi kewenangan ini," ujar Sumarjati.

BAKN, ucap Sumarjati, juga mendorong agar pimpinan DPR segera meneruskan hasil telaah BAKN ini ke Komisi pemberantasan Korupsi. "Karena untuk indikasi korupsi kiranya bisa ditindaklanjuti karena negara kita memerlukan pemberantasan korupsi yang lebih banyak," ungkapnya.

Baca juga:
Ini Penyimpangan Proyek Hambalang versi BAKN
Peran "Aktor-aktor" Hambalang Versi Nazaruddin
Kenapa DPR Bisa Lolos dari Audit Hambalang?
KPK: Kita Tidak Main-main Usut Hambalang!

Berita terkait dapat diikuti di:
Skandal Proyek Hambalang
Audit Investigasi Hambalang

 


Penulis: Sabrina Asril
Editor : Hindra