Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Minta Kejagung Perbaiki Kinerja

Kompas.com - 06/11/2012, 11:34 WIB
M Fajar Marta

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — DPR meminta Kejaksaan Agung memperbaiki kinerjanya terlebih dahulu sebelum mendapatkan tambahan anggaran untuk penyelidikan dan penyidikan. Jika kinerja Kejagung buruk, anggarannya justru bisa dikurangi.

"Kebijakan anggaran APBN adalah berbasis kinerja. Kalau kinerja buruk, sudah sepatutnya anggaran pun dikurangi," kata anggota Komisi III dari Fraksi Golkar, Bambang Soesatyo.

Menurut Bambang, Komisi III DPR memang bertekad agar kinerja Kejagung bisa sebaik KPK. Komisi III tengah mengupayakan pada APBN 2013, anggaran Kejagung khususnya untuk pendidikan, penyelidikan, dan penyidikan ditingkatkan setara dengan KPK. "Namun, untuk menuju ke sana, Kejagung harus menunjukkan dulu tren kinerja yang membaik atau meningkat," ujarnya.

Kinerja Kejagung saat ini masih jauh di bawah KPK. Terdapat sejumlah kasus korupsi yang ditangani Kejagung yang berlarut-larut penyelesaiannya, antara lain kasus korupsi proyek bioremediasi pada PT Chevron Pasific Indonesia, kasus korupsi jaringan internet pada PT IM2, anak usaha PT Indosat Tbk; kasus korupsi pengadaan alat laboratorium pada Universitas Sriwijaya, kasus proyek pengadaan alat laboratorium IPA madrasah Tsanawiah dan Aliah pada Kementarian Agama, dan proyek pengadaan alat bantu pendidikan dokter pada Kementerian Kesehatan.

Ketua Komisi III DPR Gede Pasek Suardika juga menyatakan hal serupa. "Kami meminta Kejagung melakukan reformasi fundamental di jajaran Pidana Khusus sebelum anggaran operasional dan tunjangannya disamakan dengan KPK," katanya.

Gede Pasek juga mengatakan, Jaksa Agung Muda Pengawasan harus berperan aktif melakukan pengawasan terhadap kinerja Pidsus. "Jaksa Agung juga sebaiknya tidak segan-segan melakukan perombakan total pada Pidana Khusus dan diisi dengan orang-orang yang berpengalaman dan berpengetahuan hukum pemberantasan korupsi sehingga Kejagung citranya akan membaik," paparnya.

Menanggapi permintaan DPR tersebut, Wakil Jaksa Agung Darmono mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk terus berusaha memperbaiki kinerja kejaksaan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com