Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

LSN: Presiden Diminta Serius Berantas Korupsi

Kompas.com - 15/10/2012, 23:38 WIB
Aditya Revianur

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Survei yang dilakukan Lembaga Survei Nasional (LSN) menunjukkan bahwa mayoritas responden berharap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memiliki keseriusan dalam pemberantasan korupsi. Dalam rilis hasil survei, Senin (15/10/2012), terungkap, sebanyak 55,9 persen responden berharap SBY untuk segera menangani agenda pemberantasan korupsi.

Survei Lembaga Survei Nasional (LSN) ini diadakan pada 10 sampai 24 September 2012 terhadap 1.230 responden yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia dengan margin of error kurang lebih 2,8 persen.

Setelah pemberantasan korupsi, sebanyak 54,2 dan 52,5 persen responden menjawab pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran. Agenda selanjutnya yang dianggap penting adalah pemberantasan narkoba sebesar 42,4 persen, penanganan konflik sosial sebesar 36,3 persen, penegakan HAM dan demokrasi sebesar 30,7 persen, penanganan krisis energi sebesar 29,4 persen, penanganan krisis pangan sebesar 28,3 persen, dan penegakan kedaulatan sebesar 27,6 persen.

"Berdasarkan hasil survei, responden berpendapat pemberantasan korupsi merupakan isu utama dan menjadi agenda paling mendesak di mata publik yang harus dilakukan secara nyata oleh Presiden," kata Direktur Eksekutif LSN Umar S Bakry, Senin.

Selain itu, LSN turut bertanya kepuasan responden atas periode kedua pemerintahan Presiden SBY. Sebanyak 55,4 persen responden menilai kondisi Indonesia selama periode kedua pemerintahan SBY tidak mengalami perbaikan dibandingkan tahun 2004-2009.

Bahkan, sebanyak 25,9 persen responden menilai kondisi saat ini lebih buruk daripada 5 tahun sebelumnya. Sementara itu, responden yang menjawab periode kedua pemerintahan SBY semakin baik hanya berjumlah 15 persen.

"Salah satu kekecewaan responden terutama terhadap kurangnya komitmen pemerintahan SBY dalam agenda pemberantasan korupsi," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

    Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

    Nasional
    Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

    Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

    Nasional
    Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

    Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

    Nasional
    Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

    Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

    Nasional
    Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

    Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

    Nasional
    Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

    Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

    Nasional
    Gejala Korupsisme Masyarakat

    Gejala Korupsisme Masyarakat

    Nasional
    KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

    KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

    Nasional
    PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

    PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

    Nasional
    Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

    Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

    Nasional
    Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

    Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

    Nasional
    Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

    Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

    Nasional
    MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

    MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

    Nasional
    Paradoks Sejarah Bengkulu

    Paradoks Sejarah Bengkulu

    Nasional
    Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

    Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com