Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

LSN: Presiden Diminta Serius Berantas Korupsi

Kompas.com - 15/10/2012, 23:38 WIB
Aditya Revianur

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Survei yang dilakukan Lembaga Survei Nasional (LSN) menunjukkan bahwa mayoritas responden berharap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memiliki keseriusan dalam pemberantasan korupsi. Dalam rilis hasil survei, Senin (15/10/2012), terungkap, sebanyak 55,9 persen responden berharap SBY untuk segera menangani agenda pemberantasan korupsi.

Survei Lembaga Survei Nasional (LSN) ini diadakan pada 10 sampai 24 September 2012 terhadap 1.230 responden yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia dengan margin of error kurang lebih 2,8 persen.

Setelah pemberantasan korupsi, sebanyak 54,2 dan 52,5 persen responden menjawab pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran. Agenda selanjutnya yang dianggap penting adalah pemberantasan narkoba sebesar 42,4 persen, penanganan konflik sosial sebesar 36,3 persen, penegakan HAM dan demokrasi sebesar 30,7 persen, penanganan krisis energi sebesar 29,4 persen, penanganan krisis pangan sebesar 28,3 persen, dan penegakan kedaulatan sebesar 27,6 persen.

"Berdasarkan hasil survei, responden berpendapat pemberantasan korupsi merupakan isu utama dan menjadi agenda paling mendesak di mata publik yang harus dilakukan secara nyata oleh Presiden," kata Direktur Eksekutif LSN Umar S Bakry, Senin.

Selain itu, LSN turut bertanya kepuasan responden atas periode kedua pemerintahan Presiden SBY. Sebanyak 55,4 persen responden menilai kondisi Indonesia selama periode kedua pemerintahan SBY tidak mengalami perbaikan dibandingkan tahun 2004-2009.

Bahkan, sebanyak 25,9 persen responden menilai kondisi saat ini lebih buruk daripada 5 tahun sebelumnya. Sementara itu, responden yang menjawab periode kedua pemerintahan SBY semakin baik hanya berjumlah 15 persen.

"Salah satu kekecewaan responden terutama terhadap kurangnya komitmen pemerintahan SBY dalam agenda pemberantasan korupsi," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
     PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

    PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

    Nasional
    Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

    Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

    Nasional
    LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

    LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

    Nasional
    MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

    MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

    Nasional
    PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

    PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

    Nasional
    Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

    Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

    Nasional
    Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

    Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

    Nasional
    'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

    "Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

    Nasional
    Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

    Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

    Nasional
    Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

    Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

    Nasional
    Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

    Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

    Nasional
    Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

    Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

    Nasional
    PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

    PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

    Nasional
    Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

    Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com