Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nazaruddin: Istri Saya Tak Tahu soal Hambalang

Kompas.com - 03/10/2012, 20:08 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin mengatakan, istrinya, Neneng Sri Wahyuni tidak tahu apa-apa soal proyek pembangunan pusat pelatihan Hambalang, Jawa Barat. Menurut Nazaruddin, urusan uang proyek tersebut ditangani Yulianis. Hal itu disampaikan Nazaruddin saat ditanya keterkaitan Neneng dengan proyek Hambalang. Neneng yang juga Direktur Keuangan Grup Permai itu dimintai keterangan KPK terkait penyelidikan proyek Hambalang, Rabu (3/10/2012).

"KPK berpikir karena saya tahu semua, otomatis istri saya tahu. Ternyata kan istri saya itu nggak tahu apa-apa. Kalau keuangan yang kongres itu yang megang uangnya Yulianis. Ditaruh di kamarnya Yulianis," kata Nazaruddin di gedung KPK, Kuningan, Jakarta.

Adapun Yulianis merupakan Wakil Direktur Keuangan Grup Permai yang menurut Nazaruddin merupakan kaki tangan Anas Urbaningrum. Uang dari kamar Yulianis tersebut, lanjutnya, diambil sejumlah orang dan diserahkan ke koordinator pemenangan Anas dalam kongres Partai Demokrat di Bandung 2010 untuk kemudian dibagi-bagikan kepada sejumlah Dewan Pimpinan Cabang (DPC). "Salah satu koordinatornya kan koordinator Sulawesi itu umar Arsal," katanya.

Terkait penyelidikan jilid II Hambalang ini, KPK sudah meminta keterangan Umar Arsal. Saat memenuhi panggilan KPK, Umar membenarkan adanya bagi-bagi uang dalam Kongres Partai Demokrat 2010 tersebut. Namun, menurutnya, uang itu hanyalah pengganti transportasi.

Sementara menurut Nazaruddin, uang 15 ribu dollar AS hingga 20 ribu dollar AS yang diberikan ke tiap DPC itu nilainya terlalu besar untuk ukurang uang transpor. "Sekarang kan yang ditanya KPK, uang itu dari mana, kecuali memang Pak Umar Arsal punya uang 500 ribu dolar, satu juta dolar, nanti kan tinggal dicocokkan sama KPK dari mana, apakah sesuai dengan kekayaannya," kata Nazaruddin.

Seperti diketahui, KPK kembali membuka penyelidikan terkait proyek Hambalang setelah menetapkan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kementerian Pemuda dan Olahraga Deddy Kusdinar sebagai tersangka. Adapun salah satu fokus dalam penyelidikan Hambalang jilid II ini adalah aliran dana terkait proyek, termasuk yang mengalir ke Kongres Partai Demokrat. Terkait penyelidikan Hambalang jilid II ini, KPK kemarin meminta keterangan staf ahli Fraksi Demokrat, Nuril Anwar dan staf keuangan Fraksi Partai Demokrat, Eva Omfita.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com