PKS Mulai Seleksi Caleg 2014

JAKARTA, KOMPAS.com- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memulai tahapan menyeleksi Calon Anggota Legislatif (Caleg) untuk Pemilu tahun 2014. Meski tokoh-tokohnya sudah turun ke masyarakat, namun tahapan resmi penyeleksian Bakal Calon Anggota Dewan (BCAD) baru resmi dimulai dengan sosialisasi panduan BCAD yang diselenggarakan DPP PKS di kantor pusatnya di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Kamis (13/9/2012).

Ketua Bidang Kehumasan DPP PKS Mardani Ali Sera mengungkapkan, PKS menargetkan raihan 120 kursi DPR dalam Pemilu tahun 2014. Mardani juga menyatakan kualitas anggota DPR dari PKS akam semakin baik dalam Pemilu mendatang. Menurut dia, tantangan bangsa Indonesia semakin besar untuk itu dibutuhkan legislator-legislator yang handal, memiliki keahlian spesifik selain juga dekat dengan rakyat.

"Soal dekat dengan rakyat adalah hal utama, namun kompetensi di suatu bidang akan menjadi nilai tambah bagi calon legislator tersebut," tutur Mardani. Seperti periode-periode sebelumnya bakal calon dari kalangan kader akam diseleksi oleh Tim bentukan Dewan pimpinan Tingkat pusat yang akan melihat track record kader dari aspek loyalitas dan sumbangsihnya dalam kepengurusan partai sejak partai masih bernama Partai Keadilan.

Selanjutnya kader yang lolos seleksi administratif akan dipilih melalui Pemilihan Raya (Pemira) yang melibatkan seluruh kader. Sementara itu, tim juga akan melakukan head hunting melalui organisasi-organisasi profesional dan kelompok kelompok-kelompok masyarakat. Para tokoh dari organisasi-organisasi tersebut yang setuju dengan garis perjuangan partai diberi kesempatan untuk mendaftar menjadi BCAD PKS.

"Mereka yang banyak memberi sumbangsih bagi rakyat mendapatkam tempat untuk berjuang bersama kami, tentunya dalam kerangka PKS sebagai partai politik berazas Islam," ujar Mardani. Apakah kemudian warga negara selain beragama Islam tidak dapat dicelegkan oleh PKS? Menjawab pertanyaan tersebut Mardani menyatakan, bahwa saat ini saja ada anggota DPRD dari PKS yang beragama selain Islam. "Ini dimungkinkan karena representasi masyarakat Indonesia di daerah yang selain muslimnya lebih banyak tentu harus mendapat jumlah perwakilan yang sepadan," jelas Mardani.